Yuk Kita Cek! Sesuai Fakta enggak sih Pernyataan yang Disampaikan Paslon Saat Debat

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil menyelenggarakan debat capres sesi pertama yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1) malam. Pembahasan materi debat seputar penegakan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Sepanjang acara, baik dari pasangan Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandiaga saling 'serang' dengan ragam pertanyaan juga pernyataan.

Guna memastikan data yang kedua paslon tersebut utarkan sepanjang acara. Tim merahputih.com telah merangkum beberapa data untuk menyesuaikan apa yang telah mereka debatkan.

Apakah pernyataan mereka sesuai fakta, atau malah sebaliknya? Karena itu, silakan simak ulasan berikut.

1. Prabowo sebut Malaysia tak lebih luas dari Jawa Tengah?

Pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait wilayah Jawa Tengah lebih ketimbang Malaysia ternyata tak sesuai fakta.

Berdasarkan data wikpedia.org, luas wilayah tersebut sekira 32.548 km persegi. Sementara itu, berdasarkan data KBRI Kuala Lumpur tercatat 329.847 kilometer persegi, yang terdiri dari luas daratan 328.657 kilometer persegi dan lautan 1.190 kilometer persegi.

2. Menurut Prabowo gaji gubernur kecil

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut gaji gubernur sangat tidak realistis, yakni Rp8 juta. Lantas, seperti apa fakta tersebut?

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 menjelaskan tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Dalam Keppres tersebut, terdapat aturan gaji pokok dari kepala daerah tingkat I atau gubernur sebesar Rp3 juta. Selain gaji, gubernur mendapatkan tunjangan jabatan yang diatur melalui Keppres No 59 Tahun 2003 sebesar Rp5,4 juta.

Sedangkan untuk gaji pokok wakil gubernur diatur sebesar Rp2,4 juta dan tunjangan sebesar Rp4,32 juta.

Namun, berdasarkan data LSM Forum Indonesia pada 2013 untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data pendapatan yang diterima gubernur dan wakil gubernur dalam sebulan. Ada 10 gubernur dan wagub dengan penghasilan tertinggi.

Pada tahun tersebut, gaji untuk gubernur DKI Jakarta per bulan mencapai Rp1.759.303.048; Gubernur Jabar Rp710.026.578; Gubernur Jawa Timur Rp670.843.873; Gubernur Jawa Tengah Rp489.701.560; Gubernur Kalimantan Timur Rp395.644.500; Gubernur Sumatera Utara Rp376.185.564; Gubernur Banten Rp299.222.125; Gubernur Kalimantan Selatan Rp239.185.623; Gubernur Sulawesi Selatan Rp228.940.362; dan, Gubernur Riau Rp217.271.662.

Jadi, apa yang Prabowo sebut; gaji gubernur kurang lebih Rp8 juta adalah benar. Namun, Ketua Umum Gerindra tersebut salah jika mengatakan pendapatan gubernur di Indonesia terbilang kecil.

Sebab, jika gaji pokok digabung dengan tunjangan, maka akan mencapai ratusan juta rupiah per bulan.

3. Jokowi sebut caleg eks koruptor banyak dari Gerindra

Capres nomor urut 01 Joko Widodo mengutip data Indonesian Corruption Watch (ICW), mengatakan bahwa Gerindra paling banyak mengajukan nama calon legislator pada Pemilu 2019 dari mantan narapidana koruptor.

Lantas, seperti apa persisnya data ICW tersebut?

Berdasarkan data ICW yang diperbaharui pada 10 Januari 2019 menyebutkan bahwa 40 caleg eks napi koruptor tersebar di tingkat nasional (DPR RI), provinsi, sampai kabupaten/kota.

Dalam data tersebut, ICW menyebut Gerindra bukanlah partai yang paling banyak mengirimkan eks koruptor menjadi caleg.

Gerindra berada sama seperti Hanura pada peringkat dua dengan total 6 caleg eks koruptor. Sedangkan yang terbanyak dari Golkar dengan mengirimkan 8 caleg.