Bupati Aceh Tamiang Minta Tumpukan Kayu Terbawa Banjir Jadikan Kusen Buat Rumah Korban

MerahPutih.com - Tumpukan kayu besar yang terbawa banjir Sumatera tengah menjadi sorotan publik. Bahkan, banyak yang mendorong tumpukan kayu tersebut langsung dimanfaatkan warga untuk membangun rumah.

Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi meminta kepastian kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait penanganan tumpukan kayu yang terbawa banjir bandang ke wilayahnya.

Permintaan tersebut disampaikan agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengambil langkah lanjutan terhadap kayu sisa bencana alam tersebut.

"Kami nanti mohon fatwa dari Menteri Kehutanan, mau diapakan kayu ini, apakah diserahkan kepada kami untuk kami jadikan papan atau balok atau kusen,” ujar Armia dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12).

Baca juga:

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Ceritakan Upaya Sabotase saat Pembangunan Jembatan di Lokasi Bencana Aceh

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 itu mencontohkan, salah satu lokasi terdampak yang telah ditangani berada di kawasan Pondok Pesantren Darul Muhlisin.

Di lokasi tersebut, sekitar 85 persen tumpukan kayu telah berhasil diangkut dan dipindahkan ke pinggir sungai agar tidak kembali hanyut saat debit air meningkat.

Armia menegaskan pemerintah daerah membutuhkan kejelasan mengenai tindak lanjut pemanfaatan kayu-kayu tersebut.

Menurutnya, kepastian hukum sangat diperlukan, termasuk terkait kemungkinan pemanfaatan kayu oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan pascabencana.

Mantan Wakapolda Aceh ini menekankan, tanpa dasar hukum yang kuat, langkah pemanfaatan kayu sisa banjir berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Oleh karena itu, ia meminta adanya penegasan dan keputusan resmi dari Kementerian Kehutanan.

“Sehingga ada fatwa yang kuat atau dasar hukum yang kuat untuk kami melakukan hal tersebut. Ini perlu ada penegasan,” katanya.

Armia juga mengingatkan agar niat pemerintah daerah membantu masyarakat tidak berujung pada masalah hukum.

“Jangan sampai kami di kemudian hari dipanggil-panggil lagi sama aparat penegak hukum, karena ini memang suatu bentuk komitmen kami untuk bisa membantu masyarakat Aceh Tamiang,” pungkasnya. (Pon)