Boni Hargens Sebut KAMI Adalah Barisan Sakit Hati

MerahPutih.com - Pengamat politik Boni Hargens menilai, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tak lepas dari lemahnya oposisi parlemen terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini memungkinkan bangkitnya oposisi jalanan.

Menurut Boni, dalam demokrasi yang sehat, oposisi jalanan biasanya dimainkan oleh kekuatan civil society dan benar-benar mencerminkan aspirasi public yang tak tersalurkan melalui mekanisme prosedural kekuasaan.

Baca Juga

Jadi Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo Keluhkan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Ideologi

"Namun, KAMI ini oposisi jalanan yang terpisah dari masyarakat. Para pengusungnya adalah “para bekas” yaitu bekas politisi, bekas birokrat, bekas tokoh agama, bekas akademisi kampus, dan bekas aktivis yang sempat menikmati kekuasaan pada periode pemerintahan sebelumnya," jelas Boni kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/8).

Ia menambahkan, kehadiran broker politik dan pemburu rente, rent-seekers, dalam demokrasi electoral sudah menjadi tradisi umum di negara yang demokrasinya belum begitu stabil. Alasannya jelas, para deklarator dan momentum deklarasi adalah orang-orang yang dikenal public karena kebiasaan mereka mencibir pemerintah di media.

"Meski demikian, gerakan mereka tetap kita hargai sebagai bagian dari kebebasan demokratik," ungkap dia.

Boni menduga, KAMI dibentuk hanya untuk membangun bargaining position yang strategis untuk target pilpres 2024. Tentu ada salah satu dari tokoh-tokohnya yang berambisi menjadi capres atau cawapres. Kalaupun tidak ada, setidaknya mereka bisa menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan oleh para kandidat. Artinya, target KAMI politik pragmatis.

"Saya skeptis dengan misi mereka “menyelamatkan Indonesia”. Justru para tokoh KAMI adalah orang-orang yang perlu diselamatkan—diselamatkan dari cara berpikir yang sinis dan pesimis terhadap pemerintah. Mereka perlu diselamatkan dari sikap skeptis yang cendrung absurd," jelas Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini.

Boni melihat, KAMI belum berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas politik dan keamanan negara. Namun, dalam perjalanan waktu ke depan, KAMI bisa menjadi ancaman. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, sebagian kelompok pendukung KAMI adalah kelompok ideologis yang pada periode pemilu 2019, termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017, memainkan politik identitas.

"Kalau KAMI ikut mengamplifikasi politik identitas, maka gerakan mereka berpotensi menjadi ancaman bagi ketahanan ideologi dan demokrasi Pancasila," imbuh dia.

Lalu, KAMI muncul di tengah kesibukan pemerintah menangani wabah Covid-19. Gerekan mereka berpotensi menguras energi pemerintah dan berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.

Ketiga, kalau KAMI ikut bermain dalam kampanye pilkada serentak Desember 2020 yang di depan mata, maka ada kemungkinan kehadiran KAMI menjadi masalah tersendiri. Propaganda antipemerintah akan terus menjadi narasi politik yang dominan baik di tingkat local maupun nasional.

"Kalau KAMI memang mempunyai motivasi dan intensi yang baik untuk merawat demokrasi, sebaiknya KAMI memberkan evaluasi dan kritik secara komprehensif dalam bentuk kajian yang akademik dan memadai tentang kelemahan dan kekuatan pemerintah dan kebijakannya," sebut Bonif.

Sejauh ini, ada kesan KAMI adalah barisan sakit hati yang sekedar ingin melawan pemerintah karena faktor dendam politik dan stigma itu tak mudah dihapus.

"Hanya KAMI sendiri yang bisa meluruskan persepsi macam itu. Itu sebabnya saya menilai penting sekali KAMI mengeluarkan evaluasi yang komprehensif tentang kinerja pemerintah dengan data yang kuat dan tetap mengikuti kaidah ilmiah. Tanpa itu, lagi-lagi, KAMI hanyalah laskar sakit hati yang memobilisasi gerakan oposisi jalanan," terang Boni.

Baca Juga

Rocky Gerung hingga Rizal Ramli Hadiri Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi

Meski demikian, kehadiran KAMI harus tetap menjadi perhatian institusi penegak hukum dan aparat keamanan. Bagaimanapun, kelompok ini tentu membutuhkan dukungan finansial yang memadai selain konsolidasi nonmaterial yang barangkali sifatnya ideologis.

"Maka, perlu ada monitoring siapa yang mendanai. Selain itu, kehadiran KAMI juga perlu dikaji dari aspek analisis ancaman untuk mengukur potensi ancaman yang mungkin muncul dalam dinamika politik ke depan.," tutup Boni. (Knu)