BNPT Gelar Operasi Pengamanan HUT RI di IKN
Istana Garuda di IKN. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) telah melakukan simulasi pergerakan pengamanan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI yang bakal digelar di Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia pada 17 Agustus 2024.
Pengamanan HUT RI di ibu kota baru Indonesia melibatkan berbagai elemen dari Polda Kaltim, yakni di antaranya Polresta Samarinda, Polresta Balikpapan dan Polres Penajam Paser Utara.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memastikan dan mengoordinasikan pengamanan dan kesiapan posko operasi serta personel pengamanan dalam menyambut rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Roedy Widodo mengatakan, pengecekan dan persiapan untuk menggelar operasi pelibatan pengamanan wilayah tersebut dilakukan sejak tanggal 6-8 Agustus 2024.
Baca juga:
Pembebasan Lahan di IKN Masih Belum Rampung Jelang HUT RI
"Mulai dari pengecekan posko, baik posko utama yang ada di IKN sendiri, kemudian beberapa posko taktis yang digelar oleh intelijen pencegahan maupun deradikalisasi atau Subsatgas Pembinaan Masyarakat," ujar Roedy dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (9/8).
Ia menegaskan, telah melaporkan berbagai tugas dari operasi pengamanan yang telah dilaksanakan oleh BNPT kepada Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman dan Kapolda Kalimantan Timur.
Tugas yang diberikan, yaitu mengoordinasikan berbagai upaya pencegahan potensi ancaman radikal terorisme yang mungkin terjadi serta mengoordinasikan tugas-tugas tentang penanggulangan terorisme yang diberikan oleh koordinator pengamanan wilayah di Kalimantan Timur.
Saat menutup rangkaian kegiatan persiapan operasi pengamanan, Mantan Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas BNPT tersebut berkoordinasi dan bertukar informasi dengan serangkaian otorita terkait IKN.
Baca juga:
HUT RI di IKN, DPR: Jangan Sampai Dianggap Pemborosan
"Koordinasi dilakukan dengan para pejabat yang ada di otorita IKN terkait dengan berbagai hunian yang telah dilakukan asesmen," tuturnya. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Densus 88 Polri Ungkap Kasus Teroris Rekrut Anak-anak dari Media Sosial dan Game Online
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi