Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan pantai rawan bencana boleh dijadikan lokasi wisata termasuk mendirikan bangunan tapi harus memenuhi syarat keamanan mitigasi.
"Bukannya di pantai rawan bencana tidak boleh dibangun bangunan tapi harus memenuhi syarat. Setelah semua dipenuhi maka dibuatkan sertifikat," kata Kepala Bidang Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, Selasa (6/10).
Baca juga:
Mirip Diorama, Ini 4 Jam Super Unik dan Fungsional Jacob & Co!
Sertifikasi yang dimaksud adalah sertifikasi wisata pantai seperti yang sudah diadopsi hotel-hotel di Bali dan mulai berkembang di kawasan wisata di daerah lain.
Hotel-hotel di Bali yang sudah memiliki sertifikasi lebih laku karena dianggap oleh wisatawan lebih aman dari risiko bencana.
"Sertifikasi wisata pantai ini harus dikembangkan, jadi sudah bukan zamannya lagi kalau gempa dan tsunami terjadi, setelahnya pariwisata menjadi sepi," tambah dia.
Bangunan yang berada di pantai rawan becana harus memenuhi syarat seperti tahan gempa dan tinggi untuk tempat evakuasi dari tsunami. Selain itu, kawasan pantai rawan bencana juga harus ditata berbasis risiko bencana.
Misalnya perlu membuat hutan pantai yang efektif menahan laju tsunami, membuat peta kawasan rawan bencana tsunami. Selain itu penting bagi masyarakat pantai untuk memahami edukasi evakuasi sehingga ketika gempa kuat terjadi sudah langsung meninggalkan pantai tanpa menunggu peringatan dini.
Serta memastikan keberadaan rambu evakuasi, jalur evakuasi juga dibuat dan tempat evakuai sementara. Selain itu harus memahami cara selamat saat tsunami sudah dekat misalnya dengan memanjat pohon atau tiang yang tinggi.
Baca juga:
Ingin Menggeluti Hobi Resin? Yuk Gabung ke Resin Art Forum Indonesia (RAFI)
"Tidak semua orang yang datang ke pantai warga setempat, jadi perlu dibuat rambu evakuasi agar mereka paham harus menyelamatkan diri kemana saat terjadi bencana," jelas Daryono.
Sementara itu, sebagaimana dikutip Antara, BMKG telah menyiapkan sistem peringatan dini dan juga sistem penyebarluasan informasi terkait tsunami sehingga masyarakat bisa lebih waspada. (*)
