Biosolar Langka, DPD RI Duga Terkait Kenaikan Harga Ekspor CPO

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 04 April 2022
Biosolar Langka, DPD RI Duga Terkait Kenaikan Harga Ekspor CPO

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto: Instagram)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus kelangkaan BBM jenis biosolar saat ini diduga erat kaitannya dengan kenaikan harga minyak sawit atau CPO di pasar ekspor.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menanggapi kelangkaan biosolar yang terjadi secara luas di beberapa daerah di tanah air.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] : Pawang Pakai Gelombang Otak untuk Hentikan Hujan

"Kasus kelangkaan Biosolar ini harus dilihat secara menyeluruh, baik akibat faktor eksternal yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan faktor internal yakni kebijakan B30 yang bahan bakunya adalah CPO atau minyak sawit," kata Sultan dalam keterangannya, Senin (4/4).

Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu menilai bahwa pola kelangkaan biosolar ini akan bernasib sama dengan kelangkaan minyak goreng pada beberapa waktu yang lalu.

Dia berharap kelangkaan biosolar ini bukan skema pra kondisi untuk merevisi Keputusan Menteri ESDM No. 125.K/ HK.02/ MEM.M/ 2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Sejumlah truk diparkir saat menunggu pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang habis, di SPBU Solok, Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/ama.
Sejumlah truk diparkir saat menunggu pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang habis, di SPBU Solok, Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/ama.

"Kami sangat mengkhawatirkan hal itu, karena saat ini porsi konsumsi BBM Solar bersubsidi mencapai 93 persen dari total konsumsi jenis BBM Solar. Sementara BBM Solar non subsidi konsumsinya hanya mencapai 7 persen. Di saat yang sama disparitas (selisih) harga antara BBM Solar subsidi dan non subsidi kian tinggi," ujarnya.

Menurut hitung-hitungan Pertamina, selisih harga saat ini mencapai Rp 7.800 per liter. Pemerintah bisa saja berpikir untuk memangkas subsidi BBM jenis biosolar ini dengan alasan kelangkaan.

Selanjutnya, Sultan menerangkan bahwa secara bisnis, Pertamina tentu berkepentingan untuk menjaga kelangsungan neraca keuangannnya yang dibebani oleh tugas dari pemerintah.

"Permintaan CPO yang tinggi di pasar ekspor sepertinya cukup membebani biaya produksi biosolar atau menunaikan tugas kebijakan B30 pemerintah," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PSSI Optimis Liga 1 Musim Depan Bisa Dihadiri Penonton

#Solar #Standar CPO #Crude Palm Oil (CPO) #Harga BBM #DPD RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pertamax Naik, Pemerintah Didesak Kucurkan Program Bantuan Sosial Tunai
Pemerintah harus segera menyiapkan bantuan langsung tunai sebagai bantalan ekonomi bagi kelompok rentan, kelas menengah bawah, serta masyarakat yang paling terdampak
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Naik, Pemerintah Didesak Kucurkan Program Bantuan Sosial Tunai
Indonesia
Harga Pertamax 92 Naik, Bisa Bikin Warga Beralih ke Pertalite
Selisih harga semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mengubah perilaku konsumen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Harga Pertamax 92 Naik, Bisa Bikin Warga Beralih ke Pertalite
Indonesia
YLKI Kritik Harga BBM Naik Mendadak, Tagih Transparansi Pemerintah dan Pertamina
YLKI menyoroti harga BBM naik mendadak. Pemerintah dan Pertamina pun diminta untuk mengungkap penyebabnya.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
YLKI Kritik Harga BBM Naik Mendadak, Tagih Transparansi Pemerintah dan Pertamina
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Bikin Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, PKS Ingatkan Risiko Inflasi
Kenaikan harga Pertamax membuat daya beli kelas menengah makin tertekan. PKS pun juga mengingatkan adanya risiko inflasi.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Bikin Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, PKS Ingatkan Risiko Inflasi
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
DPR Tegur Pertamina karena Naikkan Harga Pertamax Diam-Diam
Meskipun Pertamax dan Pertamax Green merupakan BBM nonsubsidi, dampak kebijakan tersebut tetap akan dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tegur Pertamina karena Naikkan Harga Pertamax Diam-Diam
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Indonesia
Harga Pertamax Naik Tajam, Anggaran Subsidi BBM Berpotensi Meningkat
DPR dan pemerintah masih melakukan simulasi untuk menghitung dampak perpindahan konsumsi BBM terhadap inflasi maupun kebijakan energi secara keseluruhan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Harga Pertamax Naik Tajam, Anggaran Subsidi BBM Berpotensi Meningkat
Indonesia
Harga Pertamax Naik, Pertamina Minta Masyarakat Bijak Gunakan BBM
Penyesuaian tarif per 10 Juni 2026 merubah peta harga sejumlah produk bahan bakar nonsubsidi
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
Harga Pertamax Naik, Pertamina Minta Masyarakat Bijak Gunakan BBM
Bagikan