Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Sekitar 18.000 nelayan di Kabupaten Banyuasin hingga kini masih mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak untuk menangkap ikan di laut.
"Nelayan dengan 4.000 kapal ukuran besar dan kecil setiap hari sulit mendapatkan BBM. Untuk mendapat pasokan BBM dari penaylur tidak resmi nelayan harus membelinya dengan harga tinggi. Permasalahan ini perlu segera dicarikan solusinya," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Banyuasin Basarudin di Palembang, Kamis (13/12).
Menurut dia, kebijakan pemerintah menerapkan BBM satu harga dan mengupayakan penambahan sub penyalur bahan bakar minyak di daerah pelosok dan perairan disambut gembira nelayan.
Untuk mengatasi permasalahan kesulitan mendapatkan BBM, pihaknya berupaya memfasilitasi masyarakat secara perorangan dan kelompok nelayan membangun sub penyalur bahan bakar minyak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin mengupayakan setiap desa ada sub penyalur bahan bakar minyak untuk memaksimalkan penerapan kebijakan BBM satu harga.
"Masyarakat yang berada di daerah pelosok dan perairan atau yang lokasinya jauh dari SPBU mitra Pertamina sekarang ini sebagian besar masih membeli BBM dengan harga tinggi atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dari penyalur tidak resmi, kondisi ini diharapkan bisa segera diatasi dengan pembangunan sub penyalur BBM di setiap desa," ujarnya.
Dalam acara Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur dalam rangka percepatan penerapan BBM 1 harga, dia menjelaskan bahwa Kabupaten Banyuasin dengan luas wilayah 11.832 KM2 yang kondisinya sekitar 80 persen berada di perairan memerlukan banyak sub penyalur BBM.
Dengan kondisi tersebut, daerah yang memiliki 21 kecamatan serta 305 kelurahan dan desa itu sulit untuk mengatasi masalah tingginya harga BBM di daerah pelosok dan perairan tanpa adanya penyalur resmi.
Untuk mengatasi masalah sulitnya memperoleh bahan bakar minyak dan harga di daerah pelosok dan perairan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah daratan, sangat mengharapkan pembangunan sub penyalur BBM di setiap desa segera diimplementasikan, kata Basarudin.
Sementara Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas bumi (BPH Migas), Ahmad Rizal mengajak pemerintah daerah membangun sub penyalur BBM di daerah pelosok dan perairan.
Untuk mempercepat pemerataan penerapan BBM satu harga di Sumatera Selatan dan provinsi lainnnya perlu dibangun ratusan bahkan ribuan sub penyalur BBM.
Penyalur BBM PT Pertamina atau yang dikenal Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) jumlahnya terbatas sehingga belum bisa maksimal mendukung kebijakan pemerintah menerapkan BBM satu harga.
Untuk membangun sub penyalur BBM resmi, pihaknya mendorong pemerintah kabupaten/kota mengajak masyarakat yang berada di daerah pelosok yang lokasinya jauh atau di atas 10 kilo meter dari SPBU.
"Masyarakat bisa mengajukan permohonan membangun sub penyalur BBM secara perorangan dan berkelompok ke BPH Migas melalui pemerintah daerah setempat," ujar Rizal.
