Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan merespons permintaan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang menuntut agar membenahi Infrastruktur air bersih bagi warga Jakarta.
Anies mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah berupaya untuk menghentikan swastanisasi air dari perusahaan air swasta yaitu PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta. Nantinya, Gubernur ingin mengambil pengelolaan air dari swasta melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
"Begini salah satu yang akan kita lakukan. Yang semula dikerjakan oleh swasta karena investasi disana cukup besar dan kita melihat setelah 15 tahun progresnya minimum. Kita akan lakukan lewat PDAM," kata Anies di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).
Menurut Anies ada tiga poin utama yang akan Pemprov DKI Jakarta lakukan jika air bersih dikelolah PDAM. "Yang akan kita kerjakan bersama-sama pertama meningkatkan volume di sisi depannya, kedua adalah distribusi, ketiga program untuk mendapatkan air bersih di Jakarta sendiri itu yang akan kita lakukan juga," tuturnya.
Namun, sayangnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak menjelaskan sudah sampai mana penghentian swastanisasi air itu. Anies pun melempar tanggung jawab tersebut kepada pihak PDAM. "Itu Dirut PDAM yang akan menjelaskan itu udah masuk level korporasi," tutup Anies.
Sebelumnya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro turut menghadiri acara (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) Musrenbang Pemprov DKI Jakarta tahun 2019.
Pembantu Presiden Jokowi itu meminta kepada Gubernur Anies untuk melakukan pembenahan Infrastruktur mengenai air bersih. Sebab di Jakarta warganya masih belum menikmati air bersih dan sanitasi yang layak.
"Kita bicara mengenai air bersih dan sanitasi karena bagaimana pun masih ada warga DKI yang belum menikmati sarana sanitasi yang layak. Apalagi yang bersih yang layak khususnya bersih yang disalurkan melalui rumah tangga," kata Bambang di BalaiKota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/4). (Asp).
