Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kominfo, Telkomsel, pakar transportasi, dan akademisi telah mengadakan survei pergerakan penumpang, dengan hasil 193,6 juta penduduk Indonesia berpotensi melakukan perjalanan mudik.
Kementerian Perhubungan bersama para pemangku kepentingan telah menyiapkan sarana dan prasarana di semua moda transportasi di antaranya sisi darat 30.780 bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan 144.441 pariwisata, kemudian sisi penyeberangan 213 unit kapal.
Baca juga:
Selanjutnya di sisi transportasi laut tersedia 26 kapal penumpang, 107 kapal perintis dan 1208 kapal swasta. Dari penerbangan, terdapat 420 pesawat yang siap beroperasi. Untuk kereta api, sebanyak 615 kereta api beroperasi setiap harinya untuk melayani perjalanan antar kota selama masa angkutan Lebaran.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan, angka 193,6 juta tersebut sangat besar sehingga bisa memacu perputaran ekonomi di daerah atau kampung halaman para pemudik. Apalagi waktu libur Lebaran cukup lama yakni selama 10 hari, mulai 6-15 April 2024.
Ia mengatakan, aktivitas mudik Lebaran 2024 M/1445 Hijriah bakal memberi dampak signifikan terhadap peningkatan pergerakan ekonomi masyarakat utamanya di daerah para pemudik.
“Mudik (Lebaran akan) memberikan pergerakan ekonomi yang baik sekali ke daerah,” kata Menhub merujuk pada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang memprediksi bahwa perputaran uang selama bulan Ramadan dan libur Lebaran 2024 diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 tahun 2024 dan diprediksi mencapai Rp 157,3 triliun.
"Artinya pergerakan dalam angkutan Lebaran (akan) menciptakan peluang dan manfaat yang sangat bernilai,” ucap Budi.
Budi menuturkan, pemerintah telah berupaya agar terwujud kesiapan di semua sektor dalam menghadapi angkutan Lebaran tahun ini dapat berjalan aman dan lancar.
"Angkutan Lebaran merupakan salah satu bentuk ujian tentang sejauh mana kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang bernilai strategis. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan," katanya. (*)
Baca juga:
