Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Perekonomian global diproyeksikan bakal melambat. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya 3 persen pada 2022 menjadi hanya 2,5 persen pada 2023 dan kembali melemah menjadi 2,4 persen pada 2024 ini. Dengan demikian, situasi pada 2024 lebih lemah dibandingkan 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Baca Juga:
Pemerintah Konsisten Jaga Inflasi Pangan Biar Tidak Turunkan Daya Beli
"Kami terus memfokuskan karena pangan bergejolak, selain berkontribusi signifikan terhadap inflasi inti, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi, kami akan terus merumuskan langkah APBN sebagai shock absorber dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum perekonomian global melemah, kita harus melindungi dari sisi domestik," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1).
Ia mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu instrumen. Pada 2023, anggaran bansos mencapai Rp 476 triliun, lalu naik sebesar Rp20 triliun menjadi Rp 496 triliun pada 2024.
Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM. Peningkatan anggaran bansos senilai Rp20 triliun itu telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui menjadi Undang-Undang (UU) APBN.
Sri Mulyani menggarisbawahi intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp 104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp 114,3 triliun pada tahun ini.
Ia menegaskan, anggaran itu digunakan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, mengembangkan sentra-sentra produksi, hingga menguatkan cadangan pangan nasional.
"Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN," katanya.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan perekonomian dan sistem keuangan Indonesia terjaga sepanjang 2023 dan mampu mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi. (*)
Baca Juga:
Penurunan Daya Beli Bikin Pasar Domestik Tekstil Melemah
