Banggar DPR Akhirnya Setujui RAPBN 2016 Rp 2.095 Triliun

MerahPutih Keuangan - Meski sempat mendapatkan penolakan dari beberapa fraksi, akhirnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan nilai Rp2.095,7 triliun, usai menggelar rapat hingga Jumat (30/10) dini hari WIB.

Rapat ini sendiri digelar mulai, Kamis (29/10) pukul 17.30 WIB dan selesai hingga Jumat (30/10) sekitar pukul 03.10 dini hari WIB. Nantinya, hasil rapat ini akan kembali dilanjutkan dalam Sidang Paripurna DPR yang dijadwalkan hari ini, Jumat (30/10) sekitar pukul 10.00 WIB.

Meski fraksi Partai Gerindra yang sejak awal menyatakan penolakan, namun mayoritas fraksi sudah menyatakan untuk segera disahkan Rancangan APBN ini sebagai UU APBN 2016 dalam sidang paripurna nanti. Sedangkan untuk fraksi PPP belum menyatakan diterima atau ditolak, melainkan hanya persetujuan untuk diteruskan ke pembahasan selanjutnya.

Pada rapat sebelumnya, sejumlah fraksi yang selama ini tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) keberatan dengan beberapa hal, yaitu penyertaan modal negara senilai Rp34 triliun yang dinilai tidak perlu, alokasi dana desa Rp47 triliun yang disebut tidak ada peningkatan, pagu anggaran Kementerian Pertahanan yang belum sesuai dengan perpres bahwa harus ada penambahan anggaran alutsista sebesar 1,5% per tahun, serta keinginan agar pencairan dana alokasi khusus (DAK) tetap melalui persetujuan DPR.

"Dengan semua pernyataan mini akhir fraksi, termasuk laporan Banggar di Paripurna. Dengan demikian, nanti disiapkan laporan agar tidak ada yang tertinggal," ucap Ketua Umum Banggar, Ahmadi Noor Supit, saat mengetuk palu persetujuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10) dini hari WIB.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui bahwa hasil ini diyakini memberi dampak positif dalam perekonomian 2016. Ia mengatakan bahwa pemerintah dapat menjalankan desain kerangka fiskal yang lebih realistis.

"Dengan ini, pemerintah akan melanjutkan program prioritas nasional, seperti infrastruktur, konektifitas‎, serta program Nawa Cita yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya," pungkasnya.

Baca juga:

1. Politisi Nasdem: Jika RAPBN 2016 Gagal Disahkan Rakyat Jadi Korban
2. Ancam Tolak RAPBN 2016, Politisi Nasdem Sebut KMP Tidak Pro Rakyat
3. Tax Amnesty Penyebab Molornya Pengesahan RAPBN 2016