MerahPutih.com - Para pemimpin ekonomi anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) mendeklrasikan komitmen mencegah pemberian suaka kepada individu yang terlibat dalam tindak pidana terkait korupsi.
Deklarasi APEC 2026 yang diterbitkan pada Kamis (19/11), para pemimpin APEC menegaskan komitmen kuat untuk mendorong pertumbuhan dan kemakmuran kawasan Asia-Pasifik melalui penerapan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang efektif, termasuk upaya menangani korupsi lintas batas negara.
Mereka akan melanjutkan upaya bersama untuk memberantas korupsi sekaligus memastikan tidak ada tempat berlindung yang aman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, demikian isi dokumen tersebut.
Selain itu, ekonomi anggota juga akan menentukan struktur bauran energinya secara mandiri. Para pemimpin APEC mengakui pentingnya memastikan pasokan energi yang aman dan tidak terputus, serta berkomitmen bekerja sama untuk mengatasi berbagai persoalan terkait ketahanan energi.
Baca juga:
Menjaga keterbukaan jalur perdagangan, termasuk untuk pasokan energi, merupakan kepentingan bersama ekonomi anggota APEC, menurut deklarasi tersebut. Para pemimpin APEC juga akan mendorong akses universal terhadap sumber energi berkualitas tinggi.
Selain itu, para pemimpin ekonomi anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) berkomitmen mendorong pertumbuhan dan kemakmuran kawasan Asia-Pasifik melalui penerapan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang efektif.
Menurut deklarasi para pemimpin ekonomi APEC 2026 yang diterbitkan pada Kamis, para pemimpin APEC mendukung kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk membangun ekosistem inovasi yang kompetitif dan aman, demikian isi deklarasi tersebut.
Para pemimpin APEC juga berkomitmen membantu mengubah forum utama kerja sama ekonomi tersebut menjadi pabrik gagasan yang efektif. Mereka menyerukan negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah guna mengatasi risiko kebocoran data digital dan penipuan melalui internet.
Para pemimpin APEC turut menegaskan komitmen untuk memastikan keberlanjutan rantai pasok, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok, menurut deklarasi tersebut.