Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Badan Pimpinan Wilayah Jaringan Reformasi Rakyat (BPW Jarrak) menyayangkan keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliburkan 34 sekolah dalam waktu sembilan hari untuk mencegah kemacetan selama Asian Games 2018, sebagai kebijakan yang tidak populis. Pasalnya, para siswa pergi ke sekolah lazimnya menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi.
"Sehingga keberadaan siswa tidak memberi dampak signifikan kepada kemacetan di DKI Jakarta," kata Sekretaris BPW Jarrak DKI Jakarta Asep Irama dalam keterangan tertulis kepada MerahPutih.com, Senin (30/7).
Seharusnya, pemerintah lebih mengedepankan langkah-langkah solutif yang lebih manusiawi, dibandingkan harus mengorbankan hak 17 ribu siswa untuk mendapatkan pembelajaran di sekolah. Mirisnya lagi, pemerintah justru meminta para siswa meramaikan venue-venue tempat perlombaan berlangsung.
"Siswa diliburkan lalu dengan dalih mendapatkan penugasan dari sekolah, para siswa dimobilisasi untuk meramaikan pelaksanaan Asian Games, ini sungguh keterlaluan," ujar dia.
Menurut Asep, hak-hak publik, terutama siswa diberangus oleh pemerintah demi penyelenggaraan Asian Games. Cara ini menunjukkan sikap tergesa-gesa dan pemerintah gemar mengambil jalan pintas dalam menyambut Asian Games. "Tentu dengan dalih dan alasan apapun, kebijakan ini tidak dapat dibenarkan," imbuh dia.
Selain itu, pemerintah DKI Jakarta atas dasar permintaan Ketua INASGOC, Erinc Thohir juga akan menertibkan para pedagang sate di sekitar Senayan yang berdekatan dengan Gelora Bung Karno. Anehnya, lanjut dia, alasan yang digunakan pemerintah karena asapnya mengganggu. "Alasan ini terlalu dipaksakan demi ego kekuasaan agar Asian Games disinyalir sukses di mata dunia," tegas dia.
Dengan demikian, ujar Asep, siapa yang menikmati keuntungan dari Asian Games, jika rakyat kecil yang harus ditumbalkan. "Katanya Asian games diselenggarakan demi kebaikan rakyat Indonesia, tetapi pedagang sate dilarang berjualan karena dianggap mengganggu,"tuturnya.
"Kita tentu tidak ingin cara dan pendekatan yang sewenang-wenang jadi pilihan pintas pemerintah demi alasan keberhasilan Asian Games," kata dia menambahkan.
Asep menilai, berbagai persoalan lain yang terjadi di pelosok negeri terpaksa diabaikan pemerintah di tengah gegap gempita dan hiruk pikuk kemeriahan penyambutan Asian Games. "Saat semua energi bangsa dicurahkan untuk Asian Games, ada rakyat Indonesia yang mati karena kelaparan," ucap dia.
Seharusnya persoalan ini lebih diprioritaskan dibandingkan mengejar target popularitas Indonesia di mata dunia demi dianggap berhasil menyelenggarakan Asian Games.
Oleh karena itu, kata Asep, jangan salahkan ketika ada rakyat yang berbondong-bondong karena merasa jadi korban dari Asian Games dan meluapkan ekspresi kekecewaannya kepada pemerintah.
"Jangan salahkan mereka. Karena pemerintah terlalu sibuk mengejar ambisi keberhasilan pelaksanaan Asian Games, dibandingkan penyelesaian masalah di dalam negeri. Jangan salahkan ada rakyat meminta agar Asian Games digagalkan," pungkas dia. (Pon)
