Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Program Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi 14 Juli 2025. Program tahap pertama ini berjumlah 100 unit merupakan sekolah berasrama yang menyediakan pendidikan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara. Program ini menjadi bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan keluarga miskin dan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.
Sekolah ini menerapkan sistem multi entry dan multi exit, yang artinya siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru dan menyelesaikan pendidikannya sesuai capaian belajar sendiri.
Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri atas tiga dasar utama, yakni kurikulum karakter dan asrama yang dikembangkan Kementerian Sosial, kurikulum sekolah formal oleh Kemendikdasmen, dan kurikulum pendidikan agama disusun Kementerian Agama guna memperkuat pembentukan karakter dan nilai spiritual.
Baca juga:
Sekolah Rakyat Berbasis Asrama Biaya 100% Gratis, Simak Syarat Daftar dan Tahapan Seleksinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Idit Supriadi Priatna menyebut, anak jalanan juga menjadi target utama untuk mengikuti program Sekolah Rakyat yang akan digulirkan pemerintah.
Idit mengatakan, mereka yang akan mengikuti program ini, berangkat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Mereka yang berasal dari desil 1 dan desil 2 atau kelompok paling miskin dalam DTSEN menjadi prioritas utama, terutama anak-anak yang tidak lagi tercatat di Dapodik alias putus sekolah.
"Dalam desil 1 itu di dalamnya ada kemiskinan ekstrem, itu yang paling diutamakan. Bahkan anak-anak yang tidak daftar di Dapodik itu juga menjadi prioritas yang di jalanan-jalanan sendiri itu, yang tidak sekolah," kata dia di Bandung, Sabtu.
Ia mengatakan, guna menyeleksi agar program ini bisa tepat sasaran, Kementerian Sosial membuat tim bersama-sama dengan Dinas Sosial setempat untuk turun langsung ke lapangan.
"Di tim kami ada ujung tombaknya, yakni para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang turun door to door ke masing-masing rumah, berangkat dari data yang ada tadi (DTSEN)," ujarnya.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat dikoordinasikan Kementerian Sosial, sedangkan rekrutmen guru dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan status guru yang akan direkrut mengutamakan guru PNS, kemudian PPPK yang telah memiliki penempatan, dan selanjutnya PPPK paruh waktu.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan guru Sekolah Rakyat harus lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan bersedia mengajar penuh waktu (full-time) di lingkungan asrama.
\
"Salah satu hal yang membedakan Sekolah Rakyat dengan sekolah konvensional adalah pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan personal (individual approach)," katanya.
