Lamban Susun Anggaran, Alasan Ahok Pecat Kepala Dinas


Gubernur DKI Jakarta saat melakukan sidak di Stasiun Tanah Abang beberapa waktu lalu. (Foto: MP/Restu Fadillah)
MerahPutih Megapolitan - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana memecat lagi beberapa pejabat terasnya yang dianggap tidak memenuhi target dan standar kerja yang diinginkannya.
Pasalnya, hingga saat ini Ahok menilai pemprov DKI masih belum selesai memproses cikal bakal APBD DKI 2016, yakni Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Menurut Ahok beberapa jajarannya yang berada di posisi kepala dinas, lamban dalam melakukan penyusunan tersebut.
"Kemungkinan, Jumat pertama bulan depan, (7/12) ini akan ada pemecatan lagi Kepala Dinas," jelas Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (24/11).
Ahok menilai keputusan yang diambilnya besok merupakan keputusan final. Pasalnya, Ahok sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja beberapa kepala dinas
"Saya sudah memanggil para kepala dinas untuk membahas soal APBD 2016. Pokoknya yang sudah enggak kelihatan, enggak benar-benar, mau kita stafkan saja," jelasnya, tanpa merinci berapa banyak jumlah kepala dinas yang akan dipecat.(aka)
Baca Juga:
- Haji Lulung: Anak Buah Ahok Aktor di Balik Pengadaan UPS
- Haji Lulung: Ahok Diduga Jadi Tersangka Kasus UPS
- Muhammad Sanusi : Ahok Tetap Berpeluang Maju Dalam Pilgub 2017
- Kasus RS Sumber Waras Bakal Seret Ahok ke KPK
- Delapan Jam Digarap BPK, Ahok Ngaku Kenyang
Bagikan
Berita Terkait
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok

MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama

Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka

Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR

F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans

Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo

Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru

Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1

Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta

Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
