Ahli Jelaskan Dasar Pemerintah Bubarkan HTI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 15 Maret 2018
Ahli Jelaskan Dasar Pemerintah Bubarkan HTI

Sidang gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ahli hukum administrasi yang dihadirkan Menteri Hukum dan HAM selaku Tergugat dalam sidang lanjutan gugatan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara menjelaskan dasar hukum pemerintah mencabut badan hukum organisasi tersebut.

"Kalau dikaitkan dengan tindakan pemerintah (Menkumham), maka pejabat yang menerbitkan suatu keputusan berwenang mencabut kembali keputusan tersebut, baik dalam rangka koreksi maupun penerapan sanksi administrasi," kata ahli hukum administrasi Dr. Philipus Mandiri Hadjon di PTUN Jakarta, Kamis (15/3).

Sebelumnya pemerintah melalui Menkumham mencabut badan hukum HTI sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.

Philipus mengatakan sanksi administratif itu dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan badan hukum.

Philipus mengatakan karakter penerapan sanksi administrasi memang berbeda dengan penerapan sanksi pidana. Penerapan sanksi administrasi ditujukan untuk perbuatan, sedangkan sanksi pidana ditujukan untuk pelaku.

"Sanksi administrasi tujuannya mengakhiri pelanggaran, maka dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan, dan pihak yang merasa dirugikan boleh menggugat," ujar Philipus seperti dilansir Antara.

Lebih jauh dia menekankan bahwa sebuah perkumpulan yang terdaftar badan hukumnya tentu harus memenuhi persyaratan. Syarat paling mendasar yakni adanya anggaran dasar sesuai dengan peraturan hukum berlaku.

Tim kuasa hukum Menkumham lalu menanyakan kepada Philipus, apakah suatu perkumpulan dapat dicabut badan hukumnya, manakala anggaran dasarnya sesuai Pancasila, namun dalam praktiknya bedakwah bertentangan dengan anggaran dasarnya itu.

Philipus menjawab, hal ini kembali lagi bahwa negara Indonesia berlandaskan UUD 1945 sebagai dasar tingkah laku masyarakat, baik pribadi maupun badan hukum harus sesuai dengan Pancasila.

"Tidak ada yang boleh bertindak berlawanan Pancasila," kata dia.

#HTI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Bagikan