Agum Gumelar Tahu Keberadaan Korban Penculikan, Haris Azhar: Lah Kok Tidak Kasih Tahu Presiden?

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 14 Maret 2019
Agum Gumelar Tahu Keberadaan Korban Penculikan, Haris Azhar: Lah Kok Tidak Kasih Tahu Presiden?

Haris Azhar. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/far)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar mempertanyakan pengakuan Agum Gumelar soal kasus penculikan di tahun 1998. Agum tahu dimana keberadaan jasad para aktivis dibuang.

Founder of Lokataru Indonesia bertanya-tanya mengapa Agum tidak memberi tahu ke Presiden Jokowi soal hal itu. Pasalnya, pelanggaran HAM masa lalu belum terselesaikan hingga sekarang.

"Agum Gumelar bicara lagi soal Prabowo. Katanya tahu di mana korban penghilangan orang. Lah kok tidak kasih tahu Presiden? kenapa tidak minta dicari? Kenapa baru bicara sekarang? Hampir mirip 2014, Agum, Wiranto, 'buka' catatan jelang nyoblos. Habis itu gelap," kata Haris Azhar dalam akun Twitternya, @haris_azhar.

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar

Seperti diketahui, Agum secara gamblang menceritakan soal pemecatan Prabowo Subianto karena dinyatakan bersalah dalam kasus pelanggaran HAM tahun 1998 dalam sebuah diskusi belum lama ini.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu mengisahkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono, Soebagyo HS yang saat itu masih menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo.

"Tanda tangan semua. Soebagyo HS tanda tangan. Agum Gumelar tanda tangan, SBY tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tak punya prinsip itu orang," ujarnya.

Pada 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk sebuah Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo dan dianggotai oleh enam orang letnan jenderal: Fachrul Razi (wakil ketua), Djamari Chaniago (sekretaris), Arie J. Kumaat, Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara.

“DKP memeriksa Prabowo Subianto. Diperiksalah. Dari hasil pemeriksaan terdapat fakta atau bukti bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat,” tegasnya.

Agum Gumelar saat memberikan sambutan dalam acara deklarasi Bravo Cijantung mendukung capres-cawapres 01, Jokowi-KH Ma'ruf Amin, di Jakarta, Selasa. (ANTARA News/Imam Budilaksono)

Agum menjelaskan bahwa peristiwa kelam tersebut tidak bisa begitu saja dihapus. Bahkan, lanjut mantan Ketum PSSI, sejumlah negara asing mulai dari Amerika, Inggris, hingga Australia pun menyatakan untuk menolak Prabowo, Prabowo disebut tidak bisa masuk ke negara-negara itu.

“Itu fakta yang tak bisa dihapus. Siapa yng bisa menghapus ini. Sampai sekarang Amerika, Inggris, Australia, no for Prabowo. Tidak bisa masuk ke negara itu,” ungkapnya. (*)

#Haris Azhar #Agum Gumelar #Prabowo #HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
‘Ketahuan’ Main Domino Bareng Sosok yang Pernah Tersangkut Kasus Pembalakan Liar, 2 Menteri Prabowo Berikan Klarifikasi
Raja Juli menyatakan awalnya ia hanya memenuhi janji bertemu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.
Dwi Astarini - Senin, 08 September 2025
‘Ketahuan’ Main Domino Bareng Sosok yang Pernah Tersangkut Kasus Pembalakan Liar, 2 Menteri Prabowo Berikan Klarifikasi
Indonesia
Setelah Menhut Raja Juli Antoni, Menteri PPMI Abdul Kadir Karding Berikan Klarifikasi soal Main Domino Bareng Mantan Tersangka Pembalakan Liar
Karding mengaku ia memang berencana datang dan bertemu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk ngobrol santai.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Setelah Menhut Raja Juli Antoni, Menteri PPMI Abdul Kadir Karding Berikan Klarifikasi soal Main Domino Bareng Mantan Tersangka Pembalakan Liar
Indonesia
Hadiri Parade Militer di Lapangan Tiananmen China, Presiden Prabowo Duduk di Samping Presiden Putin
Presiden Prabowo Subianto harusnya berkunjungan ke China pada Minggu (31/8). Tapi batal terlaksana karena Prabowo ingin memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
 Hadiri Parade Militer di Lapangan Tiananmen China, Presiden Prabowo Duduk di Samping Presiden Putin
Indonesia
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Amnesty International Indonesia mengecam penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Usman Hamid mengatakan, negara seharusnya mendengarkan tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Indonesia
Prabowo Berangkat ke China Lihat Parade Militer, Setelah Selesai Langsung Balik ke Indonesia
Undangan Presiden China Xi Jinping awalnya mengharapkan kehadiran Presiden Prabowo dari Tanggal 31 Agustus.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Prabowo Berangkat ke China Lihat Parade Militer, Setelah Selesai Langsung Balik ke Indonesia
Indonesia
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
DMR juga diduga telah menyebarkan berita bohong
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
Indonesia
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dijemput paksa polisi pada Senin (1/9) malam. Ia tercatat sebagai mahasiswa magister Ilmu Politik di UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) dan magister hukum di Universitas Tarumanagara.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Indonesia
Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, ditangkap polisi pada Senin (1/9) malam. Hal ini dianggap sebagai tindakan represif yang mencederai prinsip demokrasi dan HAM.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
 Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Indonesia
RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan, Pajak dan Sikap Flexing Pejabat Jadi Bahan Diskusi Presiden Dengan Tokoh
Kritik tersebut termasuk mengenai sikap pejabat arogan, ruang aspirasi dan demokrasi yang harus dibuka, gaya hidup pejabat dan anggota DPR yang hedon
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan, Pajak dan Sikap Flexing Pejabat Jadi Bahan Diskusi Presiden Dengan Tokoh
Indonesia
Truk Berisi Alat Bakar dam Petasan Ditemukan di Lokasi Kerusuhan, Prabowo: ini Tindakan Terencana Membuat Kekacauan
Ia menekankan bahwa demonstrasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.
Dwi Astarini - Senin, 01 September 2025
Truk Berisi Alat Bakar dam Petasan Ditemukan di Lokasi Kerusuhan, Prabowo: ini Tindakan Terencana Membuat Kekacauan
Bagikan