Andika Pratama
MerahPutih.com - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar mempertanyakan pengakuan Agum Gumelar soal kasus penculikan di tahun 1998. Agum tahu dimana keberadaan jasad para aktivis dibuang.
Founder of Lokataru Indonesia bertanya-tanya mengapa Agum tidak memberi tahu ke Presiden Jokowi soal hal itu. Pasalnya, pelanggaran HAM masa lalu belum terselesaikan hingga sekarang.
"Agum Gumelar bicara lagi soal Prabowo. Katanya tahu di mana korban penghilangan orang. Lah kok tidak kasih tahu Presiden? kenapa tidak minta dicari? Kenapa baru bicara sekarang? Hampir mirip 2014, Agum, Wiranto, 'buka' catatan jelang nyoblos. Habis itu gelap," kata Haris Azhar dalam akun Twitternya, @haris_azhar.
Seperti diketahui, Agum secara gamblang menceritakan soal pemecatan Prabowo Subianto karena dinyatakan bersalah dalam kasus pelanggaran HAM tahun 1998 dalam sebuah diskusi belum lama ini.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu mengisahkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono, Soebagyo HS yang saat itu masih menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo.
"Tanda tangan semua. Soebagyo HS tanda tangan. Agum Gumelar tanda tangan, SBY tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tak punya prinsip itu orang," ujarnya.
Pada 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk sebuah Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo dan dianggotai oleh enam orang letnan jenderal: Fachrul Razi (wakil ketua), Djamari Chaniago (sekretaris), Arie J. Kumaat, Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara.
“DKP memeriksa Prabowo Subianto. Diperiksalah. Dari hasil pemeriksaan terdapat fakta atau bukti bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat,” tegasnya.
Agum menjelaskan bahwa peristiwa kelam tersebut tidak bisa begitu saja dihapus. Bahkan, lanjut mantan Ketum PSSI, sejumlah negara asing mulai dari Amerika, Inggris, hingga Australia pun menyatakan untuk menolak Prabowo, Prabowo disebut tidak bisa masuk ke negara-negara itu.
“Itu fakta yang tak bisa dihapus. Siapa yng bisa menghapus ini. Sampai sekarang Amerika, Inggris, Australia, no for Prabowo. Tidak bisa masuk ke negara itu,” ungkapnya. (*)
