Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kinerja dan integritas institusi publik dan swasta di Indonesia perlu perbaikan. Hal ini hasil survei transparansi internasional yang mengukur global corruption barometer mencatatkan sebanyak 30 persen para pengguna layanan publik masih harus membayar sogokan.
"Walau angka ini masih lebih baik dari India 39 persen atau Kamboja 37 persen tapi kita tidak boleh sama sekali merasa senang," Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (10/12).
Baca Juga:
Masih Percaya Korupsi di Indonesia Bisa Dihentikan?
Hasil survei, ditegaskan Sri, sangat mengecewakan karena baik pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga (K/L) sudah ditingkatkan tunjangan kinerjanya dan berbagai upaya pencegahan digiatkannya.
"Namun kalau 30 persen masyarakat kita mengakui masih harus bayar sogokan untuk pelayanan itu adalah suatu indikator yang perlu dilihat lagi strategi kita dalam memperbaiki birokrasi," katanya.
Sri mengakui, sogokan bukan hanya terjadi pusat tetapi di daerah. Bahkan dalam feedback di media sosial, banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan pelayanan daerah atau pusat.
"Buat mereka pemerintah itu satu. Ini tertangkap dalam survei transparansi internasional,” katanya dikutip Antara.
Sri Mulyani menegaskan, menjaga integritas merupakan ujian sangat penting terutama ketika pemerintah berupaya menangani serta mengatasi dampak pandemi COVID-19 melalui uang negara.
"Harus mengakui upaya ini masih jauh dari sempurna dan masih harus ditingkatkan,” katanya. (*)
Baca Juga:
Akar Historis Korupsi di Indonesia
