14 RS Penerima Vaksin Palsu Tersebar di Jabotabek

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 14 Juli 2016
14 RS Penerima Vaksin Palsu Tersebar di Jabotabek

Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek. (Foto: depkes.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek akhirnya merilis daftar rumah sakit penerima vaksin palsu. Berdasarkan data, sebanyak 14 rumah sakit penerima vaksin palsu tersebut tersebar di wilayah Jabodetabek.  

Data tersebut dipaparkan Menkes Nila F Moeloek di depan Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim Polri, Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).

"Pengungkapan 14 fasyankes (fasilitas dan layanan kesehatan) ini sudah disepakati dengan Bareskrim Polri," kata Nila. Berikut ini datanya:

1. RS DR Sander Cikarang 
 
2. Bhakti Husada, Terminal Cikarang
 
3. Sentral Medika, jalan Industri Pasit Gombong 
 
4. RSIA Puspa Husada 
 
5. RS Karya Medika, Tambun. 
 
6. RS Kartika Husada Jl. MT Haryono Setu, Bekasi. 
 
7. RS. Sayang Bunda, Pondok Ungu Bekasi
 
8. RS Multazam Bekasi 
 
9. RS Permata Bekasi 
 
10. RSIA Gizar Villa Mutiara Cikarang 
 
11. RS Harapan Bunda Kramat Jati, Jakarta Timur
 
12. RS Elisabeth Narogong, Bekasi. 
 
13. RS Hosana Lippo Cikarang 
 
14. RS Hosana, Bekasi di Jalan Pramuka
 
Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu yang dipimpin oleh Menkes Nila F Moeloek telah melakukan penelusuran di seluruh wilayah, terdapat  37 fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di sembilan provinsi yang mendapatkan vaksin dari sumber yang tidak resmi dengan jumlah sampel sebanyak 39 jenis.
 
Sementara itu anggota Komisi IX DPR Roberth Rouw meminta pihak Kementerian Kesehatan dan BPOM memeriksa keberadaan vaksin palsu di seluruh Indonesia. Sejauh ini menemukan peredaran vaksin palsu di sembilan provinsi yakni Riau (Pekanbaru), Sumatera Selatan (Palembang), Lampung (Bandar Lampung), Banten (Serang), Jakarta, Jawa Barat (Bandung), Jawa Timur (Surabaya), Bangka Belitung (Babel) dan Batam.
 
Dari sembilan provinsi itu, ada 37 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) mendapatkan vaksin dari sumber tidak resmi. Sementara itu, data Kementerian Kesehatan menunjukkan 14 rumah sakit terlibat dalam distribusi vaksin palsu. 
 
"Saya meminta Menteri Kesehatan dan BPOM menjawab kegelisahan masyarakat. Bukan hanya Jawa dan Sumatera, harus ada pemeriksaan menyeluruh di semua provinsi Indonesia. Itu yang perlu disampaikan pada rakyat Indonesia," katanya. 
 
BACA JUGA:
  1. 197 Balita Diduga Jadi Korban Vaksin Palsu Bidan ME
  2. Pekan Depan Kemenkes Beri Vaksin Ulang Kepada Anak-Anak di Ciracas
  3. Bareskrim Temukan 14 Rumah Sakit Berlangganan Vaksin Palsu
  4. 12 Rumah Sakit di Jawa dan Sumatera Diduga Gunakan Vaksin Palsu
  5. Di Sembilan Provinsi Ini Vaksin Palsu Ditemukan
 
 
#Rumah Sakit #Komisi IX DPR #Vaksin Palsu #Nila F Moeloek #Kemenkes
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Targetkan Renovasi 400 RS dan Modernisasi 10 Ribu Puskesmas dalam 3 Tahun
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyusun rencana besar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan nasional, terutama di daerah-daerah yang masih membutuhkan penguatan layanan kesehatan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Presiden Prabowo Targetkan Renovasi 400 RS dan Modernisasi 10 Ribu Puskesmas dalam 3 Tahun
Indonesia
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Kebijakan baru ini bertujuan menekan daya tarik produk bagi anak dan remaja serta menekan prevalensi perokok muda.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Indonesia
DPR Dorong Kepala BGN Nanik S. Deyang Benahi MBG, Soroti 3 Tantangan Utama
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, didorong segera membenahi program Makan Bergizi Gratis. DPR soroti transparansi anggaran hingga pengawasan keamanan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Dorong Kepala BGN Nanik S. Deyang Benahi MBG, Soroti 3 Tantangan Utama
Indonesia
Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, DPR Minta Kualitas Makanan Tetap Terjaga
Komisi IX DPR RI meminta pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis 2026 tidak mengurangi kualitas nutrisi dan higienitas makanan bagi penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, DPR Minta Kualitas Makanan Tetap Terjaga
Indonesia
Hantavirus Ancam Dunia, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini
Kasus hantavirus kini sudah muncul di Indonesia. Komisi IX DPR pun meminta pemerintah untuk memperkuat deteksi dini.
Soffi Amira - Senin, 11 Mei 2026
Hantavirus Ancam Dunia, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini
Indonesia
Imbas Dokter Magang Meninggal, Tata Kelola Dokter Muda Bakal Diubah
Kemenkes akan menetapkan standar minimal remunerasi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dan wahana magang dokter guna mengurangi ketimpangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 Mei 2026
Imbas Dokter Magang Meninggal, Tata Kelola Dokter Muda Bakal Diubah
Indonesia
Sebut Kekerasan Seksual di Pati Tindakan Biadab, Wakil Ketua Komisi IX DPR Tekankan Perlindungan Korban
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengecam kasus dugaan kekerasan seksual di Pati dan meminta korban mendapat perlindungan serta pendampingan menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Mei 2026
Sebut Kekerasan Seksual di Pati Tindakan Biadab, Wakil Ketua Komisi IX DPR Tekankan Perlindungan Korban
Indonesia
Imbas Kasus Kematian dr Myta, Menkes Rombak 4 Aturan Program Dokter Magang. Ini Detailnya!
Perubahan aturan program mencakup jam kerja, kesejahteraan, hak cuti, hingga evaluasi akhir periode magang dokter.
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Mei 2026
Imbas Kasus Kematian dr Myta, Menkes Rombak 4 Aturan Program Dokter Magang. Ini Detailnya!
Indonesia
Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, DPR Minta Negara Fokus Pulihkan Korban
Komisi IX DPR menyoroti kasus kekerasan seksual di Ponpes Pati. Para korban harus diberikan pendampingan psikologis.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, DPR Minta Negara Fokus Pulihkan Korban
Indonesia
Investigasi Kematian dr Myta: Dokter Pendamping Piket Malam IGD Lepas Tangan Malah Pergi Merokok
Hasil investigasi Kemenkes ungkap oknum dokter pendamping di IGD RSUD KH Daud Arif sering melepas tanggung jawab, bahkan merokok di kantin, saat dokter magang menangani pasien sendiri.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Investigasi Kematian dr Myta: Dokter Pendamping Piket Malam IGD Lepas Tangan Malah Pergi Merokok
Bagikan