14 RS Penerima Vaksin Palsu Tersebar di Jabotabek

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 14 Juli 2016
14 RS Penerima Vaksin Palsu Tersebar di Jabotabek

Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek. (Foto: depkes.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek akhirnya merilis daftar rumah sakit penerima vaksin palsu. Berdasarkan data, sebanyak 14 rumah sakit penerima vaksin palsu tersebut tersebar di wilayah Jabodetabek.  

Data tersebut dipaparkan Menkes Nila F Moeloek di depan Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim Polri, Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).

"Pengungkapan 14 fasyankes (fasilitas dan layanan kesehatan) ini sudah disepakati dengan Bareskrim Polri," kata Nila. Berikut ini datanya:

1. RS DR Sander Cikarang 
 
2. Bhakti Husada, Terminal Cikarang
 
3. Sentral Medika, jalan Industri Pasit Gombong 
 
4. RSIA Puspa Husada 
 
5. RS Karya Medika, Tambun. 
 
6. RS Kartika Husada Jl. MT Haryono Setu, Bekasi. 
 
7. RS. Sayang Bunda, Pondok Ungu Bekasi
 
8. RS Multazam Bekasi 
 
9. RS Permata Bekasi 
 
10. RSIA Gizar Villa Mutiara Cikarang 
 
11. RS Harapan Bunda Kramat Jati, Jakarta Timur
 
12. RS Elisabeth Narogong, Bekasi. 
 
13. RS Hosana Lippo Cikarang 
 
14. RS Hosana, Bekasi di Jalan Pramuka
 
Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu yang dipimpin oleh Menkes Nila F Moeloek telah melakukan penelusuran di seluruh wilayah, terdapat  37 fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di sembilan provinsi yang mendapatkan vaksin dari sumber yang tidak resmi dengan jumlah sampel sebanyak 39 jenis.
 
Sementara itu anggota Komisi IX DPR Roberth Rouw meminta pihak Kementerian Kesehatan dan BPOM memeriksa keberadaan vaksin palsu di seluruh Indonesia. Sejauh ini menemukan peredaran vaksin palsu di sembilan provinsi yakni Riau (Pekanbaru), Sumatera Selatan (Palembang), Lampung (Bandar Lampung), Banten (Serang), Jakarta, Jawa Barat (Bandung), Jawa Timur (Surabaya), Bangka Belitung (Babel) dan Batam.
 
Dari sembilan provinsi itu, ada 37 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) mendapatkan vaksin dari sumber tidak resmi. Sementara itu, data Kementerian Kesehatan menunjukkan 14 rumah sakit terlibat dalam distribusi vaksin palsu. 
 
"Saya meminta Menteri Kesehatan dan BPOM menjawab kegelisahan masyarakat. Bukan hanya Jawa dan Sumatera, harus ada pemeriksaan menyeluruh di semua provinsi Indonesia. Itu yang perlu disampaikan pada rakyat Indonesia," katanya. 
 
BACA JUGA:
  1. 197 Balita Diduga Jadi Korban Vaksin Palsu Bidan ME
  2. Pekan Depan Kemenkes Beri Vaksin Ulang Kepada Anak-Anak di Ciracas
  3. Bareskrim Temukan 14 Rumah Sakit Berlangganan Vaksin Palsu
  4. 12 Rumah Sakit di Jawa dan Sumatera Diduga Gunakan Vaksin Palsu
  5. Di Sembilan Provinsi Ini Vaksin Palsu Ditemukan
 
 
#Rumah Sakit #Komisi IX DPR #Vaksin Palsu #Nila F Moeloek #Kemenkes
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kemenkes Klaim 99,1 Juta Orang Telah Ikut Program Cek Kesehatan Gratis
Pemerintah mengatakan manfaat program CKG berpotensi mencegah satu dari empat kasus stroke dan penyakit kardiovaskular pada 2035.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Kemenkes Klaim 99,1 Juta Orang Telah Ikut Program Cek Kesehatan Gratis
Indonesia
113.336 Kasus ISPA akibat Karhutla, DPR Minta Pemerintah Perkuat Respons Kesehatan
Kemenkes mencatat 113.336 kasus ISPA akibat karhutla hingga 9 September 2026. DPR meminta pemerintah memperkuat layanan kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
113.336 Kasus ISPA akibat Karhutla, DPR Minta Pemerintah Perkuat Respons Kesehatan
Indonesia
Pemerintah Tingkatkan Kesiapan Hadapi Dampak El Nino bagi Kesehatan
Dampaknya mencakup keterbatasan akses air bersih, peningkatan suhu ekstrem, risiko karhutla, penurunan kualitas udara, hingga ancaman ketahanan pangan.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Pemerintah Tingkatkan Kesiapan Hadapi Dampak El Nino bagi Kesehatan
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Angka Kasus ISPA Tembus 174 Ribu, Kemenkes Soroti Dampak Asap Karhutla
Kemenkes mencatat 174.694 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Sebanyak 40.363 kasus merupakan balita.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Angka Kasus ISPA Tembus 174 Ribu, Kemenkes Soroti Dampak Asap Karhutla
Indonesia
Menkes Butuh USD 27 Miliar Buat Meningkatan Usia Harapan Hidup Jadi 76 Tahun
Untuk memenuhi itu, katanya, pihaknya pun berupaya membangun kepercayaan dari para mitra global dan filantropis.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Menkes Butuh USD 27 Miliar Buat Meningkatan Usia Harapan Hidup Jadi 76 Tahun
Indonesia
Pemerintah Klaim Program CKG Telah Jangkau 130 Juta Jiwa
Program ini difokuskan untuk memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Dwi Astarini - Sabtu, 12 September 2026
Pemerintah Klaim Program CKG Telah Jangkau 130 Juta Jiwa
Indonesia
Kasus Keracunan MBG Marak, DPR Minta BGN Lakukan Investigasi Menyeluruh
Komisi IX DPR meminta BGN melakukan investigasi kasus keracunan MBG. Sebab, kasus tersebut melonjak.
Soffi Amira - Kamis, 10 September 2026
Kasus Keracunan MBG Marak, DPR Minta BGN Lakukan Investigasi Menyeluruh
Indonesia
Kemenkes Ancam Pidanakan Penimbun Masker di Tengah Erupsi Anak Krakatau
Pelaku usaha yang terbukti menimbun atau membatasi pasokan hingga menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga tidak wajar dapat dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kemenkes Ancam Pidanakan Penimbun Masker di Tengah Erupsi Anak Krakatau
Indonesia
DPR Desak Penyidik PNS Kemenkes dan BPOM Aktif Usut Keracunan MBG
DPR RI mendesak PPNS Kemenkes dan BPOM proaktif mengusut kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wisnu Cipto - Senin, 07 September 2026
DPR Desak Penyidik PNS Kemenkes dan BPOM Aktif Usut Keracunan MBG
Bagikan