Merahputih.com - Rentetan kecelakaan maut yang melanda moda transportasi udara, darat, dan laut dalam waktu berdekatan memicu reaksi keras dari parlemen. Komisi V DPR RI kini tengah mempertimbangkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Keselamatan Transportasi Nasional untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem keamanan perjalanan di Indonesia.
Langkah strategis ini bertujuan mengurai benang kusut koordinasi antarinstansi yang dinilai belum optimal dalam menekan angka kecelakaan. Evaluasi menyeluruh akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan standar keselamatan terpenuhi tanpa kompromi.
Baca juga:
KAI Buka Suara soal Insiden Kecelakaan Bekasi Timur, Minta Tunggu Hasil Investigasi KNKT
Mengurai Akar Masalah Lintas Sektor
Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa meningkatnya insiden transportasi bukan merupakan kejadian tunggal yang berdiri sendiri. Terdapat kompleksitas masalah yang saling berkaitan, mulai dari kelaikan teknis hingga pengawasan di lapangan.
“Ini sudah menjadi fakta bahwa terjadi hal-hal yang di luar prediksi, dan ada beberapa faktor yang saling kait-mengait. Karena itu, kami mempertimbangkan apakah perlu dibentuk Panja khusus agar pembahasannya lebih mendalam,” ujar Saadiah, Rabu (13/5).
Jika Panja resmi terbentuk, DPR RI memiliki wewenang untuk memanggil mitra kerja utama seperti Kementerian Perhubungan, AirNav Indonesia, hingga lembaga terkait infrastruktur. Pendekatan lintas sektor ini dianggap krusial untuk mengidentifikasi apakah persoalan utama terletak pada tata kelola, lemahnya koordinasi, atau efektivitas mitigasi risiko yang selama ini berjalan.
Momentum Perbaikan Sistem Transportasi Nasional
Keselamatan publik dalam bermobilisasi merupakan isu strategis yang menuntut perhatian serius. Komisi V DPR RI berkomitmen menjadikan setiap insiden sebagai titik balik perbaikan sistem secara sistematis, bukan sekadar penanganan parsial setelah jatuhnya korban.
“Ini harus menjadi perhatian serius Komisi V. Kita ingin memastikan bahwa semua moda transportasi, baik udara, darat, maupun laut, benar-benar aman bagi masyarakat,” tegas Politisi Fraksi PKS tersebut.
Baca juga:
Tim DVI Terima 17 Jenazah Korban Kecelakaan Bus ALS dan Truk Tangki di Sumsel
Selain rencana pembentukan Panja, parlemen segera mengagendakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait. Langkah investigasi lapangan juga terbuka lebar jika ditemukan indikasi kelalaian yang fatal.
Harapan besar tertumpu pada rekomendasi kebijakan konkret yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi nasional agar lebih aman, andal, dan terlindungi secara maksimal.