Merahputih.com - Munculnya hastag #2019GantiPresiden dimedia sosial ikut memanaskan situasi politik. Ribuan netizen pun ikut memfollow gerakan yang dicetus oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan Neno Warisman itu.
Bahkan, gerakan ini semakin massif dengan munculnya kaos dengan tagar yang sama. Persoalannya, apakah gerakan ini murni bertujuan untuk pendidikan politik bagi masyarakat atau ada motif agitasi dan propaganda di dalalamnya.
Sebab, hingga saat ini, Bawaslu sebagai pihak pengawas dan penyelenggara pemilu belum berani menghentikan gerakan ini. Alasannya, karena belum diatur dalam UU pemilu.
Menurut Pengamat Politik Ujang Komaruddin, gerakan #2019gantipresiden merupakan ekspresi kebebasan berpendapat yang harus dihormati. Gerakan itu konstitusional dan sangat kreatif, melakukan sosialisasi dengan cara yang damai melalui kaos.
"Kreatif, dengan membuat kaos dan gelang sehingga hastag itu pun menjadi viral di mana-mana," kata dia Minggu (6/5).
Kalimat '2019 ganti presiden' pun tak perlu dipermasalahkan. Asalkan, dilakukan sesuai dengan konstitusi. "Kan ganti presidennya nanti 2019, melalui pemilu, asalkan dilakukan dengan damai dan tertib tidak perlu dipermasalahkan," terangnya.
Apalagi, tujuan dari gerakan ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak golput pada Pilpres mendatang. Sehingga hastag #2019GantiPresiden merupakan sebuah pendidikan politik bagi masyarakat agar tidak apatis terlebih soal pilihan politik. "Itu urusan masing-masing," terangnya.
Berbeda dengan Ujang Komaruddin, pengamat Politik UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, gerakan ganti presiden sangat bernuansa politis. Kampanye #2019gantipresiden merupakan agitasi propaganda untuk menjatuhkan kridebilitas Presiden Jokowi.
"Ini kan bentuk penggiringan opini, asal bukan Jokowi, walupun kalimatnya pendek tapi provokatif. Mengajak orang untuk tidak memilih Jokowi di Pilpres mendatang," ujarnya.
Meski begitu, di era demokrasi saat ini kebebasan berpendapat sangat dilindungi UU, sehingga kemunculan tagar dan kaos ganti presiden tidak perlu menimbulkan reaksi berlebihan.
Apalagi dengan munculnya tagar #2019Jokowiduaperiode, diharapkan akan memberikan nuansa politik yang lebih demokratis. "Inikan baik untuk demokrasi kita, pendidikan demokrasi bagi masyarakat," pungkasnya.
Gerakan #2019GantiPresiden Belum Punya Calon
Pencetus #2019gantipresiden, Mardani Ali Sera mengaku belum menentukan sikap terkait siapa yang bakal diusung di Pilpres 2019 mendatang.
Sebagai pressure grup, gerakan #2019gantipresiden fokus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait kebebasan berpendapat.
"Gerakan ini tidak bicara calon presiden. itu semua diserahkan kepada proses politik fokus gerakan pressure grup menjadi pendidikan politik agar negeri ini tahu bahwa teriak bicara usaha ganti Presiden legal sah konstitusional selama dilaksanakan dalam pilpres 17 april 2019," kata Mardani.
Justru, melalui gerakan ini, pihaknya sedang melakukan seleksai siapa calon yang tepat untuk diusung. "Prabowo, Gatot semua dan lain-lain termasuk Pak Jokowi bisa buktikkan akan memperjuangkan pancasila. Kalau terwujud akan kita dukung," kata dia.
Hingga kini, belum menemukan sosok yang betul-betul memperjuangkan Pancasila sebagaimana yang diharapkan. "Kriteria kami, yang Paling memperjuangkan pancasila di negeri ini. Pancasila di negeri ini hanya lip service. Nanti kita tentukan sikap pada 4-10 Agustus 2018," ucap dia.
Unggul di Surevi Meski Belum Ada Calon
Meski belum menemukan sosok Capres ideal, tagar #2019GantiPresiden cukup efektif dimata masyarakat. Dalam survei Indonesia Network Election Survei (INES), dari 2.180 responden 19,5 persen yang menyatakan janji Jokowi-JK dipenuhi. Sedangkan sebanyak 68,2 persen mengatakan Jokowi tidak menepati janji. Sisanya 12,3 persen tidak menjawab. Dari hasil itu, masyarakat menyatakan tidak puas atas kepemimpinan Jokowi-JK.
"Dari kinerja pemerintahan Jokowi - JK sudah barang tentu akan punya pengaruh dengan pilihan masyarakat terhadap Parpol yang akan berlaga di Pileg 2019 dan tingkat keterpilihan Jokowi jika mencalonkan diri kembali sebagai Capres di Pilpres 2019," kata Direktur INES, Oskar Vitriano.
Penelitian INES dilakukan di 33 Provinsi di Indonesia pada 12 -28 April 2018. Jumlah responden yang dilibatkan adalah sebanyak 2.180 orang. Para responden pada penelitian ini tersebar secara proposional di 408 kabupaten/kota. Dengan Margin of error ± 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam survei ini, pihaknya menguji tokoh-tokoh nasional dan Jokowi sebagai bakal calon Presiden pada Pilpres 2019. Salah satu pertanyaannya yaitu, Hastag Ganti Presiden 2019 yang akhir-akhir ini ramai di media sosial, 67,3 persen responden menginginkan Presiden Baru pada 2019. Sementara 21,3 persen responden menjawab dilanjutkan kepemimpinan sekarang dan sisanya sebesar 11,4 persen menjawab Tidak Tahu.
INES juga menempatkan partai Gerindra di posisi teratas dengan raihan 26,2 persen. Sedangkan PDIP di posisi kedua dengan 14,3 persen. Sementara Golkar di posisi ketiga 8,2 persen, PKS 7,1 persen, Perindo 5,8 persen, PKB 5,7 persen.
PAN menyusul di posisi enam dengan 5,3, Demokrat 4,6 persen, PPP 3,1 persen, NasDem 3,1 persen, Hanura 2,3 persen, PBB 2,1 persen, PKPI 0,9 persen, Berkarya 0,7 persen, Garuda 0,4 persen dan PSI 0,1 persen. “Sedangkan tak menjawab 10,1persen," ujarnya.
Sementara itu, untuk calon Presiden jika menggunakan Top Of Mind, Prabowo mengalahkan Jokowi dengan perbandingan Prabowo Subianto 50,1 persen dan Joko Widodo 27,7 persen. “Gatot Nurmantyo 7,4 persen, dan tokoh lain 14 persen," jelasnya.
Jika dilakukan secara tertutup, Prabowo masih mengungguli Jokowi. Dimana Prabowo meraih 54,5 persen. "Sedangkan Joko Widodo meraih 26,1 persen, Gatot Nurmantyo 9,1 persen, dan tokoh lain 10,3 persen," katanya. (fad)