Satu Tahun Jokowi-JK, AEPI Beri Tiga Catatan
Senin, 19 Oktober 2015 -
MerahPutih Peristiwa - Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK dinilai telah melahirkan banyak kebijakan, tapi belum mampu memberi dampak positif bagi kesejahteraan nelayan.
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik (AEPI) Dani Setiawan mengatakan pemerintah seharusnya menumbuhkan industri hilir sektor perikanan dan kelautan seperti pengolahan ikan dan penjualan ikan.
"Diharapkan sektor perikanan dan kelautan mampu menopang ekonomi nasional sebagai negara maritim," katanya saat ditemui di acara diskusi "Evaluasi Satu Tahun Poros Maritim", di jalan Yusuf Adiwinata, Menteng,Jakarta Pusat, Senin (19/10).
Selanjutnya, pemerintah harus memperhatikan desa tertinggal, khususnya warga desa yang tinggal di pesisir pantai perbatasan. Ada sekitar 1.300 desa yang berada di wilayah perbatasan yang menggantungkan diri dari hasil laut.
"Ini juga perlu diperhatikan betul oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga nelayan yang selama ini menggantungkan nasibnya dengan hasil laut. Setidaknya kelompok nelayan tersebut harus diperkuat di sektor permodalan, infrastruktur kelautan dsb," ungkapnya.
Ketua Koalisi Anti Utang itu menambahan dana yang seharusnya direlokasikan di sektor yang tidak begitu produktif dikurangi. Sebaiknya dana tersebut di alokasikan ke sektor perikanan dan kelautan.
"Perkembangan setahun ini, intervensi pemerintah melalui kebijajakn fiskal belum menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Khususnya, bagi para nelayan yang berada di pesisir pantai perbatasan. Perlu ada effort yang lebih, agar bisa atasi problem," pungkasnya. (Abi)
BACA JUGA:
- Setahun Memimpin, Jokowi-JK Dinilai Gagal Wujudkan Poros Maritim
- Harga Solar Turun Nelayan Paling Diuntungkan
- Mimpi Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia
- Harga BBM Melambung, Nelayan Tradisional Menjerit
- September 2015, Peternak Bersorak, Petani dan Nelayan Gigit Jari
