MerahPutih.com - Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dinilai telalu sedikit. Hal ini berdampak pada kecilnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketidakadilan fiskal dana bagi hasil.
Baca Juga:
Ridwan Kamil Sebut Warga Pesantren Bisa Akses Rp 5 Juta Tanpa Agunan Lewat Kredit Mesra
Ridwan Kamil mengatakan, salah satu solusi untuk mencapai keadilan fiskal itu dengan cara pemekaran daerah di Provinsi Jawa Barat. Sehingga jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat menjadi bertambah.
"Kami perjuangkan adalah pemekaran kota/ kabupaten di Jabar yang jumlahnya terlalu sedikit, sehingga terjadi ketidakadilan fiskal dalam dana bagi hasil dari pusat ke daerah," kata Ridwan Kamil di Bandung.
Ridwan Kamil dan tokoh Sunda menyepakati pemekaran kabupaten/kota di Jabar menjadi agenda bersama untuk mendapatkan keadilan fiskal.
Pertemuan dengan tokoh Sunda itu dilakukan untuk menyikapi sebagian elemen yang mengatasnamakan Sunda, yang mengeluarkan Makloemat Sunda 2022 diprakarsai oleh Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan.
Elemen ini mengusulkan untuk menggabungkan Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten menjadi Provinsi Sunda. Namun para sesepuh Sunda sepakat menolak berdirinya Provinsi Sunda. (Imanha / Jawa Barat)
Baca Juga:
Ridwan Kamil Perintahkan Seluruh RS di Jawa Barat Siaga 1