MerahPutih.com - Langkah Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengusulkan panitia khusus (pansus) terkait sumur resapan mendapat komentar dari Pemerintah Provinsi.
"Cuma kalau soal (pansus) sumur resapan rasanya belum diperlukan," tegas Wakil Gubermur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (15/12).
Menurutnya, terlalu jauh Fraksi PSI langsung membuat pansus sumur resapan. Harusnya, PSI lebih dulu berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) atau kontraktor yang mempunyai tugas membangun proyek drainase vertikal.
Baca Juga:
PSI Usul Bentuk Pansus Sumur Resapan, Gerindra: Selalu Cari Sensasi
Ketika diskusi, ucap Riza, PSI bisa menanyakan secara jelas apa yang menjadi persoalan. Bukan ujug-ujug menginginkan pansus sumur resapan.
"Silakan teman-teman dari fraksi mana pun melakukan dialog dengan dinas terkait, temui kalau perlu kontraktornya, lihat di lapangan, minta penjelasan, keterangan, bisa dicarikan solusinya," cetusnya.
Kendati demikian, Ketua DPD Gerindra ini mengatakan, pihaknya tak bisa melarang Fraksi PSI DPRD DKI usulkan pansus sumur resapan, lantaran hal tersebut merupakan hak anggota dewan.
"Saya kira pansus itu hak teman-teman DPRD," ungkap mantan anggota DPR Fraksi Gerindra ini.
Baca Juga:
PSI Usul Pembentukan Pansus Sumur Resapan
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Justin Adrian menuturkan, fraksinya berkeinginan untuk membentuk pansus lantaran banyak menerima masalah terkait sumur resapan, di antaranya merusak jalan hingga mengganggu keselamatan pengguna jalan.
"Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari Rp 411 miliar lebih (anggaran sumur resapan) ini," ujar Justin. (Asp)
Baca Juga:
Mobil Ketua PSI Terperosok Sumur Resapan, Wagub DKI: Tidak Perlu Dipermasalahkan