MerahPutih.com - Ketua Tim Task Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Idham Azis memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait Surat Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Chat Mesum yang disangkakan pada Habib Rizieq Shihab.
"Terutama apa alasan SP3 agar publik tidak dibingungkan oleh pernyataan sepihak yang disampaikan oleh Rizieq Shihab dan kuasa hukumnya," kata Petrus kepada MerahPutih.com, Sabtu (16/6).
Menurut Petrus, penjelasan soal SP3 ini penting bagi masyarakat. Pasalnya, pengungkapan kasus yang menjerat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu juga berkat partisipasi dan dukungan masyarakat.
"Kapolri berkali kali meminta dukungan publik dan pers, ketika hendak melakukan tindakan Kepolisian di lapangan termasuk ketika menangani kasus Rizieq Shihab dan dukungan itu sudah diberikan oleh publik dan pers guna memenuhi legitimasi publik yang diinginkan Polri," ujarnya.
"Mengapa ketika Polda Metro Jaya disebut-sebut telah meng-SP3-kan kasus chat mesum itu, Polri mengabaikan hak publik untuk mendapatkan penjelasan itu dari Polri," kata Petrus menambahkan.
Masyarakat dan awak media justru mengetahui adanya SP3 itu ketika pihak Rizieq mengekspos ke media. Sementara Polri justru mengambil sikap diam bahkan saling melempar dari pejabat yang satu kepada yang lain.
"Publik tidak pernah diberitahu hal ihwal akan adanya SP3 bagi Rizieq Shihab. Perisitiwa ini sesungguhnya telah mempermalukan Institusi Polri dan publik, karena Polri dianggap bekerja tidak profesional dan publik berada pada posisi dukungan yang salah," tegasnya.
Polri hanya vulgar di awal dengan pernyataan yang gegap gempita bahwa kasus ini sudah terang benderang, terpenuhi unsur pidana dengan syarat minimal dua alat bukti, lantas secara perlahan sunyi senyap hingga lahirlah SP3 tanpa publik diberitahu alasannya.
"Pola ini akan menjadi preseden yang buruk dalam penanganan kasus yang menarik perhatian publik di era Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dimana dalam kasus tertentu desakan masa kelompok tertentu bisa ikut menentukan arah penyidikan, sehingga profesionalisme penyidik dan dukungan publik diabaikan," jelasnya.
Jika penerbitan SP3 itu benar, Petrus menilai kinerja Polri tidak profesional karena terburu-buru memberi status tersangka kepada seseorang, kemudian dengan mudah mengobral SP3 kepada Rizieq Shihab.
"Lalu apa sikap Polri dengan status pelarian dan menghindar (Rizieq) dari Penyidikan selama ini, apakah SP3 ini layak diberikan kepada seorang tersangka yang lari dari tanggung jawab pidana, ataukah ini hanya sebagai strategi untuk suatu kebutuhan lain," paparnya.
Petrus mempertanyakan sikap Polri yang memberi keistimewaan kepada Rizieq dengan menerbitkan SP3 kasus chat mesum tersebut. Pasalnya, Rizieq selaku tersangka selama ini menghindari proses hukum dengan melarikan diri ke luar negeri.
"Ini ada apa, ini sangat istimewa dan luar biasa bagi Rizieq Shihab, sementara bagi Polri SP3 ini sebuah musibah karena Polri dikesankan seperti membenarkan tuduhan kubu Rizieq Shihab bahwa dirinya dikriminalisasi oleh Polisi. Kita ucapkan Proficiat buat Rizieq Shihab dan Kuasa Hukumnya karena usaha mendapatkan SP3 untuk 2 perkara besar berhasil gemilang," tuturnya.
Kapolri, kata Petrus, tidak boleh diam dan membiarkan masyarakat beryanya-tanya sehingga akan menimbulkan spekulasi liar. Sebab, sejauh ini sudah dua perkara Rizieq Shihab di SP3, tanpa publik mendapatkan penjelasan secara transparan dari Kapolri.
"Sikap Polri meng-SP3-kan kasus ini seakan-akan membenarkan argumentasi Rizieq Shihab bahwa sesungguhnya Polri telah melakukan kriminalisasi dirinya dan ulama lainnya," ujarnya.
"Ketika Polisi butuh dukungan publik, lantas publik ditarik menjadi faktor yang sangat penting, tetapi ketika kepentingannya dicapai maka publik diabaikan begitu saja. Ini merupakan budaya hukum yang paling buruk dalam penegakan hukum era Kapolri Tito Karnavian," pungkas Petrus.
Sebelumnya diberitakan, DPP PA 212 mengklaim kepolisian telah menerbitkan SP3 kasus pornografi yang melibatkan Rizieq Shihab. SP3 diterbitkan tepat pada hari raya idul fitri, jumat (15/6) dan diterima pengacara Rizieq Shihab.
Wakapolri Komjen Syafruddin mengaku belum mengetahui pihaknya sudah mengeluarkan SP3 untuk Rizieq. "Saya coba tanya dulu ke Kapolda Metro bagaimana perkembangannya," kata Komjen Syafruddin, Jumat (15/6).
Pasalnya Syafruddin mengaku tidak tahu tentang perkembangan teranyar penegakan hukum kasus tersebut. "Saya belum tahu, itu bukan domain saya, bukan juga domain kapolri untuk menjawab. Itu ranah penyidik," katanya.
Dalam perkara itu, polisi juga menetapkan Firza Husein terkait dugaan penyebaran percakapan dan foto vulgar. Polisi menjerat Firza dengan Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi ancaman penjara di atas lima tahun. (Pon)