Merahputih.com - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengapresiasi langkah sigap Polri menangani kasus berita bohong dengan segera menangkap Ratna Sarumpaet yang hendak terbang ke Chile.
"Penangkapan Ratna Sarumpaet di Bandara Soekarno-Hatta itu wajar karena pasti Polisi menduga rencana keberangkatan itu terkait kasusnya dan diduga akan melarikan diri ke Chile," kata Karding, Jumat (5/10).
Menurut dia, status Ratna yang sudah menjadi tersangka, memang tidak diperbolehkan keluar dari teritorial Indonesia tanpa izin dari aparat hukum. Karena itu, dia menilai tindakan benar dari polisi dalam kasus itu meskipun alasan Ratna ke Chili ingin menghadiri acara internasional.
"Saya kira polisi tidak terlalu percaya dengan alasan Ratna ke Chili, karena sebelumnya mengatakan ada konferensi internasional di Bandung," ujarnya lagi.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) itu menilai status Ratna sebagai tersangka harus segera diproses karena dalam UU formil bisa dipidana 10 tahun.
Menurut dia, hal yang tidak kalah penting bagaimana terduga penyebar hoaks harus diperiksa dan diproses hukum karena paling bertanggungjawab menyebabkan masyarakat menjadi resah dan gaduh.
"Dalam kasus itu jelas untuk mendeskreditkan Jokowi yang ingin diberi stempel bahwa pemerintah zalim, represif, tidak adil dan membungkam prodemokrasi, anti-HAM, pengecut dan biadab. Itu narasi yang dibangun teman-teman di sebelah sana, untungnya ketahuan polisi dan Ratna mengaku," katanya pula.
Sebelumnya, anggota Polda Metro Jaya menangkap aktivis Ratna Sarumpaet saat akan berangkat menuju Chili di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Kamis (4/10) malam.
"Infonya mau ke Negara Chili," kata Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Ajun Komisaris Besar Polisi Victor Togi Tambunan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Victor mengungkapkan petugas menangkap Ratna untuk kepentingan penyelidikan terkait laporan dugaan pemberitaan bohong mengenai pengeroyokan di Bandung Jawa Barat.
"Kalau yang bersangkutan berangkat ke Chili, tapi untuk lebih lanjut kenapa dicegah dan kepentingannya, itu (kewenangan) Polda Metro Jaya," ungkap Victor. (*)