Merahputih.com - Meskipun harga minyak dunia, termasuk harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) menunjukkan kecenderung naik, pemerintah melalui menjamin harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar tidak akan ikut naik.
“Harga BBM seperti solar, premium, minyak tanah tidak naik hingga 2019,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi di Jakarta, sabtu (19/5).
Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kestabilan ekonomi dan sosial masyarakat serta mempertahankan daya beli masyarakat. Selain itu, penyesuaian harga BBM lainnya perlu persetujuan Pemerintah terlebih dahulu. Sementara, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, menambahkan bahwa saat ini sedang diusulkan penambahan subsidi BBM jenis solar dari sebelumnya Rp500 per liter menjadi Rp1.500 per liter.
“Perkiraan kami tambahan subsidi solar sekitar Rp1.000 per liter. Sekarang kan Rp500 per liter. Nanti usulannya ditambah Rp1.000 per liter menjadi Rp1.500 per liter,” ungkap Djoko.
Catatan Kementrian ESDM, Tren peningkatan harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) berdampak positif terhadap penerimaan migas yang meningkat dibandingkan rencana dalam APBN 2018. Harga rata-rata ICP Januari-April 2018 sebesar 64,12 dollar AS per barel atau lebih tinggi sekitar 16 dollar AS per barel dibandingkan asumsi ICP dalam APBN 2018 yang sebesar 48 dollar AS per barel.
Berdasarkan hitungan sensitifitas APBN 2018, setiap kenaikan ICP sebesar 1 dollar AS per berpotensi meningkatkan penerimaan migas sekitar Rp4 triliun dengan catatan parameter lainnya misalnya lifting migas dan kurs tetap seperti dalam APBN 2018. Sehingga jika dikalkulasikan, menurut Agung, maka potensi tambahan penerimaan migas dari peningkatan ICP sekitar Rp64 triliun, dengan catatan parameter lainnya dianggap tetap seperti dalam APBN 2018.
Selain itu, Kementrian ESDM juga menegaskan bahwa konsumsi BBM berkualitas rendah di masyarakat cenderung menurun. Penurunan tersebut paling kuat dipengaruhi oleh peralihan BBM jenis pertalite dari penggunaan jenis premium.
Data dari Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menunjukkan, realisasi penggunaan premium turun hampir 50 persen di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Premium di Jamali terserap sebesar 1.037.161.08 kiloliter (kl) pada triwulan pertama 2018.
Bila dibandingkan periode yang sama 2017, realisasi premium di wilayah tersebut sanggup mencapai lebih dari 2 juta kl. Kondisi serupa juga terjadi di luar Jamali. Pada triwulan I 2018, masyarakat hanya membutuhkan 1,9 juta kl atau turun sekitar 29 persen dibanding periode sebelumnya, sebesar 2,6 kl.
Kepala BPH Migas Fansurullah Asa menargetkan hingga akhir bulan April konsumsi premium non jamali bisa mengalami penurunan kembali. "Untuk sampai akhir April bisa 15 persen ," jelas Fansurullah.
Akibat perilaku tersebut, badan usaha pun secara bertahap mengubah sarana dan fasilitas (sarfas) premium menjadi pertalite. Salah satu pertimbangan sarfas, tambah Fansurullah, adalah penyaluran premium sebagai subsidi BBM hanya ditujukkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Ada komitmen Pertamina betul-betul mewujudkan premium disalurkan kepada yang berhak. Kita apresiasi Pertamina menjaga apa yang sudah diharapkan Pemerintah," tegasnya.
Terlebih, perubahan sarfas bagi badan usaha berdampak pada segi finansial perusahaan. Mereka beranggapan pertalite dinilai memiliki margin yang lebih baik dibandingkan premium. (*)