Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN

Ananda Dimas Prasetya - 24 menit lalu

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terbuka terhadap rencana tim verifikasi calon wakil presiden (cawapres) yang dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lembaga.

Verifikasi tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan terhadap kandidat cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu lembaga yang akan didatangi tim verifikasi adalah KPK. Lembaga antirasuah itu menyatakan mendukung langkah tersebut, terutama untuk memastikan rekam jejak dan integritas kandidat yang akan mengisi posisi wakil presiden.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Jumat (20/11), pihaknya tidak keberatan apabila tim MPR melakukan verifikasi langsung ke lembaganya.

KPK terbuka dan mendukung langkah MPR untuk melakukan verifikasi langsung kepada sejumlah lembaga, termasuk KPK, dalam rangka memastikan rekam jejak dan integritas kandidat calon Wakil Presiden,

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

KPK Soroti Transparansi dan Akuntabilitas Kandidat Cawapres

Budi menjelaskan, verifikasi langsung merupakan langkah penting untuk memastikan proses seleksi pejabat publik berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu aspek yang dapat diperiksa adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik kandidat cawapres.

Menurut Budi, kepatuhan dalam pelaporan LHKPN tidak cukup hanya dilihat dari ketepatan waktu penyampaian laporan. Kebenaran dan kelengkapan informasi mengenai harta kekayaan yang dilaporkan juga menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Dengan demikian, pemeriksaan terhadap LHKPN dapat menjadi salah satu bagian dalam menelusuri rekam jejak serta komitmen kandidat terhadap transparansi.

Baca juga:

Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026

LHKPN Bukan Sekadar Kewajiban Administratif

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa LHKPN memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar memenuhi kewajiban administratif penyelenggara negara.

Menurutnya, laporan tersebut merupakan instrumen pencegahan korupsi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas terkait kepemilikan harta kekayaan pejabat publik.

KPK berharap keterbukaan dan kepatuhan dalam pelaporan LHKPN dapat menjadi bagian dari budaya integritas para penyelenggara negara.

KPK berharap, transparansi dan kepatuhan pelaporan LHKPN menjadi bagian dari budaya integritas para penyelenggara negara, sekaligus modal penting dalam membangun kepercayaan publik,

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

(Knu)

Baca Artikel Asli