MerahPutih.com - Rapat pleno DPP Partai Golkar Rabu, (13/12) lalu telah menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto yang kini berstatus terdakwa dan mendekam di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasil pleno tersebut akan di bawa ke forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 18 Desember dan dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 19-20 Desember 2017.
Ketua DPP Golkar Andi Sinulingga mengatakan, pelaksanaan Rapimnas dan Munaslub ini akan berlangsung sengit. Sebab, forum tertinggi partai itu akan mengagendakan perombakan struktur kepengurusan di jajaran DPP.
"Kita masih ada perdebatan di dalam Rapimnas dan Munaslub nanti, apakah ini hanya mengganti ketua umum atau mendemisionerkan pengurus dan membentuk kepengurusan baru dan ini akan ada perbedaan pandangan yang tajam," ujar Andi dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).
Meskipun bakal terjadi perdebatan, kata Andi, Rapimnas dan Munaslub akan melahirkan satu konsensus bersama untuk kelangsungan Golkar kedepan. Menurut dia, usulan perombakan struktur kepengurusan akan ditindaklanjuti oleh panitia pengarah (steering committee).
Apabila tidak ada kesepakatan maka usulan tersebut akan di bawa pada forum Rapimnas. Bila tidak menemui titik terang juga, maka ide itu akan ditindaklanjuti di forum Munaslub untuk kemudian diambil keputusan.
"Nanti di Munaslub kita serahkan kepada teman-teman di daerah," ungkap Andi.
Menurut dia, usulan perombakan kepengurusan di DPP Golkar bukan tanpa alasan. Pasalnya, banyak kroni-kroni Setnov yang bermasalah masih menduduki posisi strategis di dalam partai.
Selain itu, ia juga menilai, jumlah pengurus di tingkat pusat sangat gemuk, yakni 310 orang. Padahal, sesuai Anggaran Dasar (AD) Golkar komposisi DPP maksimal 117 orang.
"Urgensi perubahan adalah merampingkan kepengurusan karena semakin gemuk badan kiya semakin tidak sehat. Perlu ramping supaya berlari kencang itu partai. (Selain itu) banyak orang yang bermasalah di kepengurusan Golkar. Bahkan ada residibis di kepengurusan tapi tak ada keseriusan partai di bawah kepemimpinan Pak Novanto untuk lakukan punishment," pungkas Andi. (Pon)