Kaltim Raih Penghargaan Penurunan Stunting Terbaik di Rakornas 2025, Gibran: Kuncinya Sinergi Pusat dan Daerah

Rabu, 12 November 2025 - Ananda Dimas Prasetya

MerahPutih.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rabu (12/11).

Dalam paparannya, Gibran menegaskan pentingnya kerja kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target penurunan angka stunting nasional menjadi 14,2 persen pada 2029.

“Kuncinya ada pada sinergi antara pusat dan daerah,” ujar Gibran.

Ia menekankan bahwa seluruh elemen bangsa harus bergotong royong mempercepat penurunan stunting, mulai dari pemerintah, lembaga, hingga posyandu dan ibu-ibu PKK.

Baca juga:

Pengamat Nilai Kepuasan Publik Moderat Selama Setahun Prabowo–Gibran, Program Populer Rentan Berbalik Jadi Beban Politik

Menurut Gibran, capaian penurunan prevalensi stunting nasional tahun 2024 menjadi 19,8 persen merupakan bukti nyata keberhasilan kerja bersama.

Angka tersebut lebih baik dari proyeksi Bappenas sebesar 20,1 persen, atau turun sekitar 357 ribu anak dibandingkan tahun sebelumnya.

“Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya balita wasting, overweight, dan anemia pada ibu hamil. Ini hasil kerja kolaboratif semua pihak,” kata Gibran.

Baca juga:

'Fatherless' Jadi Isu Serius yang Bisa Berdampak pada Stunting, Kesehatan Mental dan Gizi Anak

Dalam Rakornas tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima penghargaan sebagai provinsi dengan capaian intervensi spesifik stunting terbaik kategori Regional II.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengatakan angka stunting di wilayahnya saat ini telah terkendali dan berada di bawah rata-rata nasional.

“Sekarang sudah cukup bagus dan sudah di bawah rata-rata nasional,” ujar Rudy di Gedung Kementerian Kesehatan.

Meski demikian, Rudy mengingatkan bahwa tantangan ke depan masih besar. Ia menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor serta konsistensi program intervensi gizi di setiap daerah agar target nasional 2029 dapat tercapai.

“Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta konsistensi program intervensi gizi di setiap daerah,” jelasnya. (Knu)

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan