Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN

Soffi Amira - 41 menit lalu

MerahPutih.com – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan akan memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Ia mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA).

Baca juga:

Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?

Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Pembuktian Ijazah

Langkah tersebut merupakan salah satu saran yang diterimanya dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Jakarta, Selasa (10/11).

Gibran mengatakan, dirinya diminta tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan dokumen pendidikan secara lengkap.

Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja.

ujar Gibran di Istana Wapres, Selasa (10/11)

Sebelumnya, Gibran bertemu Presiden RI, Prabowo Subianto, selama sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Prabowo tak Menolak Pengunduran Diri Gibran

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan Prabowo tidak menolak niat tersebut. Namun, ia memberikan sejumlah masukan.

Gibran pun meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.

Polemik dokumen pendidikan Gibran mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri.

Baca juga:

Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya

Sementara itu, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal.

Sedangkan di tengah polemik tersebut, sejumlah anggota DPR juga telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. (knu)

Baca Artikel Asli