MerahPutih.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Jakarta, Selasa (10/11). Pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam tersebut membahas dinamika politik menyusul polemik dokumen pendidikan Gibran dan sejumlah putusan pengadilan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, keinginan mundur itu disampaikan langsung oleh Gibran dalam pembicaraannya bersama Prabowo.
Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,
Mensesneg RI, Prasetyo Hadi.
Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran. Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada wakilnya tersebut.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujar Prasetyo.
Baca juga:
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Dokumen Pendidikan
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta waktu dan kesempatan kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi polemik.
Prasetyo mengatakan, Gibran ingin membuktikan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Prasetyo.
Baca juga:
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran Berujung Desakan Mundur
Keinginan Gibran untuk mengundurkan diri disampaikan di tengah polemik dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri.
Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran tidak sah dan batal.
Kedua putusan tersebut memicu desakan dari sejumlah pihak agar Gibran mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan dari jabatan wakil presiden.
Sejumlah anggota DPR juga telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk membahas persoalan tersebut.
Di tengah perkembangan itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, sebagaimana disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi. (Knu)