MerahPutih.com - Pakar Hukum Pidana Luhut MP Pangaribuan menilai kasus deponering Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto bisa dicabut atau dibuka lagi. Hal tersebut tergantung dari Jaksa Agung yang mengeluarkan keputusan deponering tersebut.
"Memang prinsip hukumnya bisa begitu, kalau yang berwenang (mengeluarkan keputusan/ketetapan), mencabut keputusan, itu boleh," kata Luhut saat dihubungi, Kamis (1/11) malam.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan Undang-Undang memang tidak mengatur secara eksplisit bahwa kasus deponering bisa dicabut atau dibuka lagi. Pada saat bersamaan, kata dia, tidak ada juga UU atau aturan yang mengatakan kasus deponering sudah final.
"Hanya prakteknya, selama ini, kasus deponering tidak dibuka lagi, sudah final. Namun, aturan tidak ada yang mengatakan kasus deponering sudah final," tutur dia.
Menurut Luhut, deponering berbeda dengan putuasan pengadilan yang menganut prinsip nebis in idem. Deponering, kata dia, diskresi dari jaksa agung untuk mengesampingkan penuntutan suatu perkara demi kepentingan umum.
"Kalau ini (deponering) bukan termasuk di sana karena bukan putusan pengadilan. Kalau yang memutuskan itu membatalkan keputusannya atau mencabut keputusannya, maka itu bisa berlaku," jelas dia.
Lebih lanjut, dia mengatakan sah-sah saja jaksa akan mencabut deponering kasus BW jika sudah dikaji. Kalau terjadi demikian, kata dia, maka kasus BW bisa langsung dibawa pengadilan.
"Nanti, pengadilan yang menilai termasuk apakah pencabutan atau pembatalan deponering itu sah atau tidak. Kalau sah, maka dilanjutkan ke pokok perkara, apakah benar atau tidak," jelas dia.
Apalagi, kata Luhut, jika kasus deponering BW tidak terkait dengan posisinya sebagai pimpinan KPK saat itu. Menurut dia, kasus tersebut harus dilanjutkan karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.
"Kalau kasusnya berbeda, berarti tidak ada deponering yah, kalau begitu harus ada perlakuan yang sama di depan hukum. Saya tidak tahu kasusnya (kasus BW) yang dideponering. Kalau kasus berbeda memang harus perlakuan yang sama di depan hukum dan dilanjutkan," pungkas dia.
Sebelumnya, sejumlah organisasi meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mencabut lagi deponering kasus BW. Mereka menilai deponering kasus BW terlalu terburu-buru, tanpa pertimbangan matang.
Kasus BW yang dideponering terkait kedudukannya sebagai kuasa hukum Ujang Iskandar, calon bupati Kotawaringin Barat pada 23 Januari 2015 telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri, dalam perkara dugaan menyuruh saksi Ratna Mutiara memberi keterangan palsu, pada sidang Mahkamah Konstitusi tahun 2010, terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah.
Pada 25 Mei 2015, berkas perkara BW dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah dilakukan pelimpahan Tahap kedua pada 18 September 2015 untuk siap disidangkan. (Asp)