Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Dengan Bukti Kuat Polri Akan Tindak Ormas yang Meresahkan

Zulfikar Sy - Rabu, 07 Desember 2016

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar membantah Polri tidak melakukan apa pun terkait aksi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang  meresahkan masyarakat.

”Hukum akan ditegakkan kalau misalnya pada orang-orang di satu ormas tertentu bersalah, maka bukan berarti mereka tidak bisa dihukum,” seru Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar Selasa (6 Des.)

UU Ormas kata Irjen Boy Rafli, ada di Kemendagri dan secara aturannya harus melalui proses peradilan.

Pernyataan itu menegaskan bahwa pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diduga melenceng dari hukum di Indonesia tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada dasar hukum yang kuat, keputusan pengadilan, laporan dan dukungan dari masyarakat.

Untuk itu, seperti dirilis kemedagri.go.id, mantan Kapolda Banten itu mengatakan peran kepolisian tetap aktif melakukan pembinaan terhadap orang-orang di ormas tertentu agar kegiatan mereka tetap mengacu kepada aturan hukum. Polisi juga akan mencegah agar ormas tidak melakukan aktivitas yang melenceng.

”Kami juga membuka laporan dari masyarakat (bila ada ormas yang melenceng) karena laporan itu bisa menjadi data dan track record dan Polri bisa memberikan data tersebut ke Kemdagri. Pembinaan ormas ini juga ada di Kesbangpol Kemdagri (Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri),” tambahnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan harus ada alasan kuat termasuk legitimasi hukum atau legitimasi publik untuk membubarkan ormas yang dirasa meresahkan masyarakat.  Artinya harus diperkuat fakta-fakta, bukti-bukti bahwa secara sistematis organisasi ini melakukan pelanggaran sehingga layak dibubarkan. (dsyamil)

BACA JUGA

  1. Mendagri Akan Jerat Ormas Pengganggu Ketertiban
  2. Mendagri Tegur 16 Daerah Yang Belum Setor Dana Pengamanan
  3. Mendagri Akan Lantik 7 Plt Gubernur Terkait Pilkada Serentak
Baca Artikel Asli