Aturan yang ada di Kementerian atau instansi terkait dinilai dapat menghambat pengembangan properti di Indonesia.

Hal tersebut guna menjamin keberlangsungan hidup WNA ketika berkedudukan di Indonesia.

"Kita yakin positif mengingat pertumbuhan penduduk kita yang besar," ujar Eddy Hussy, di Jakarta, Kamis (17/9).

Pasalnya, harga yang ditetapkan oleh Pemerintah hanya beda tipis dengan biaya produksi rumah.

Pemerintah akan mengerjakannya dikarenakan ruas tol tersebut masih belum feasible secara ekonomi.

Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui bahwa pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak dapat berjalan baik tanpa dukungan dari pengembang.

Sampai dengan 15 September 2015 ini, Pemerintah sudah menyelesaikan pembangunan 493.552 unit rumah.

Rencana ini tercantum dalam paket kebijakan ekonomi Tahap I yang dikeluarkan pada Rabu (9/9) lalu.