PBNU Bantah Ada Intervensi Pemerintah Pada Muktamar ke-34

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 14 Desember 2021
PBNU Bantah Ada Intervensi Pemerintah Pada Muktamar ke-34

NU. (Foto: nu.or.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud menegaskan tidak ada intervensi Pemerintah pada Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, NU memiliki agenda tersendiri dan bukan merupakan agenda Pemerintah.

"Karena muktamar kadang punya agenda yang bisa mengkritisi Pemerintah. Muktamar mengkritisi Pemerintah itu punya arti membangun," ujar Marsudi dalam keterangannya, Selasa (14/12).

Baca Juga:

Ramai-ramai Jelang Muktamar NU

Ketika menyampaikan paparan pada Diskusi #SAFARI24 oleh Total Politik, Marsudi justru balas mempertanyakan mengenai apa yang dimaksud dengan intervensi Pemerintah, khususnya pada instansi pemerintah yang mana.

"Yang tahu itu Gus Romli. Kalau Kiai Said menyebut instansi pemerintah, harus ditanyakan instansi pemerintah yang mana. Karena jelas arahnya akan ke mana. Kementerian pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh salah satu kandidat. Memang faktanya Kiai Said enggak punya kementerian yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kiai," ujar Marsudi.

Baca Juga:

Muktamar NU Digelar 23-25 Desember, Pemilihan Ketum Lewat One Man One Vote

Dalam kesempatan yang sama, aktivis NU Guntur Romli juga membantah ada intervensi Pemerintah. "Itu berbeda dengan Muktamar Cipasung yang ada intervensi dari Pemerintah Soeharto pada saat itu," ujar Guntur yang juga merupakan politisi asal Partai Solidaritas Indonesia.

PBNU akan menggelar Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung pada 23-25 Desember 2021. Sebelumnya, terdapat perdebatan soal penentuan tanggal muktamar akibat prediksi pandemi COVID-19 yang akan naik dan kebijakan Pemerintah menerapkan PPKM Level 3 secara serentak.

Terdapat pihak yang ingin memajukan tanggal Muktamar Ke-34 NU menjadi 17 Desember 2021, serta ada yang ingin memundurkan tanggal menjadi 31 Desember 2021.

"Tapi ketika PPKM dicabut kembali 23-25 Desember, maka secara substansi perbedaan berhenti," kata Marsudi.

Baca Juga:

Muktamar NU Ke-34 Terimbas PPKM Level 3, PBNU Gelar Musyawarah Terbatas

Ketua SC Muktamar NU Muhammad Nuh menerangkan bahwa Muktamar ke-34 akan fokus membahas fondasi NU untuk 100 tahun yang kedua, dan SC akan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah untuk mendapatkan masukan tambahan soal materi muktamar.

"Sehingga, pada saatnya pembahasan sudah cepat prosesnya," tutup dia. (Pon)

#Nahdlatul Ulama #Nahdlatul Ulama (NU) #PBNU #Ketua Umum PBNU
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Salah satu fokus utama penyidik yakni menelusuri aliran dana hasil korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Indonesia
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Desakan PBNU itu untuk merespons pernyataan KPK yang mengaku sedang menelusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Penelusuran aliran dana turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Frengky Aruan - Kamis, 11 September 2025
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Indonesia
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti, mengecam sikap PBNU yang mengundang tokoh akademisi Israel, Peter Berkowitz. Hal itu tak bisa dibenarkan.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Indonesia
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
PBNU menegaskan larangan keras bagi kader maupun warga NU untuk terlibat dalam tindakan perusakan ataupun perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di berbagai daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
Indonesia
PBNU Bangun 1.000 Titik SPPG, 10 Dapur Diklaim Siap Beroperasi
inisiatif ini bertujuan mencetak generasi muda yang cerdas dan unggul dalam menyongsong masa depan bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
PBNU Bangun 1.000 Titik SPPG, 10 Dapur Diklaim  Siap Beroperasi
Indonesia
Gubernur Pramono Bantah Orang NU Dipermudah Masuk Kerja di BUMD
Gubernur Jakarta mengaku mendapatkan bisikan dari Ketua PW Muslimat NU DKI Hizbiyah Rochim untuk memasukan kader Muslimat ke dalam BUMD.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 27 Juli 2025
Gubernur Pramono Bantah Orang NU Dipermudah Masuk Kerja di BUMD
Indonesia
Konflik Palestina-Israel Terus Berlangsung: Pendekatan Non-State Actor Punya Perang Penting
Konflik Palestina-Israel menjadi bahan penelitian menarik bagi Tenaga Ahli Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Eneng Ervi Siti Zahroh Zidni.
Frengky Aruan - Selasa, 01 Juli 2025
Konflik Palestina-Israel Terus Berlangsung: Pendekatan Non-State Actor Punya Perang Penting
Indonesia
Konferensi Pesantren Ditutup, Hasilkan Empat Rekomendasi Utama
Bertujuan menjadikan pesantren lebih maju dan mampu menghadapi tantangan zaman. ?
Dwi Astarini - Jumat, 27 Juni 2025
Konferensi Pesantren Ditutup, Hasilkan Empat Rekomendasi Utama
Indonesia
Reaksi PBNU saat Tahu Pengurusnya Jadi Komisaris Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat hingga Dituding Terima Uang
PBNU dituding mendapat aliran dana dari PT Gag Nikel Raja Ampat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 13 Juni 2025
Reaksi PBNU saat Tahu Pengurusnya Jadi Komisaris Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat hingga Dituding Terima Uang
Bagikan