Belum Juga Keluarkan Izin FPI, Mendagri Bantah Ada Unsur Politis

Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada kepentingan politik dalam pertimbangan perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI).

Tjahjo mengatakan, proses perpanjangan tengah dipelajari oleh Ditjen Polpum (Politik dan Pemerintahan Umum).

"Kami pelajari mengenai persyaratan administrasinya bagaimana, AD/ART nya bagaimana, track recordnya selama ini bagaimana, aktivitasnya bagaimana, itu saja," kata Tjahjo di Jakarta Selatan, Selasa (30/7).

Baca Juga: Ada Dugaan Unsur Politis Dibalik Perpanjangan Izinnya, FPI Hanya Bisa Diam

Tjahjo menjelaskan, ada ratusan ribu ormas selain FPI yang juga tengah diperiksa. "Semua, ada 400.000 lebih ormas yang terdata baik di Kemendagri, Kementerian hukum dan HAM dan sebagainya," imbuh Tjahjo.

Tjahjo pun mengklaim tak ada keistimewaan dalam pengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) habis FPI. Setiap dari mereka harus melengkapi surat-surat persyaratan yang diminta.

"SKT kalau habis masa berlaku, semua dicek. Khususnya yang menyangkut menerima Pancasila atau tidak, itu saja intinya," tegas Tjahjo.

SKT ormas FPI habis pada 20 Juni 2019, namun menurut Kemendagri ormas itu masih belum melengkapi syarat perpanjangan izin SKT.

Baca Juga: FPI Bisa Dibubarkan jika Bertentangan dengan Pancasila

Dirjen Polpum Soedarmo mengatakan, salah satu syarat yang harus FPI penuhi adalah rekomendasi dari Kementerian Agama. FPI juga belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang ditandatangani oleh pengurusnya.

FPI menuduh pemerintah mempolitisasi proses perizinan setelah Presiden Joko Widodo mengatakan jika tidak sejalan dengan negara, ada kemungkinan tidak akan memperpanjang izin atau SKT ormas dari kelompok tersebut. (Knu)