Anies Tanggapi Santai Rapor Merah dari LBH Jakarta

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi santai rapor merah yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta soal kinerja empat tahun memimpin Ibu Kota.

"Terkait LBH kami ucapkan terima kasih banyak senang sekali bahwa LBH memberikan energi perhatian waktu untuk ikut memikirkan Jakarta," ucap Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (19/10).

Baca Juga

LBH Jakarta Kirim Rapor Merah Kepemimpinan Anies, Wagub: Dilihat Fakta dan Datanya

Meski bersikap legowo atas kritikan LBH itu, tapi Anies mengaku belum mengetahui apa isi catatan dan tuntutan tersebut kepada dirinya. Ia baru menanggpi laporan tersebut jika sudah membaca dokumen rapor merah yang dikirimkan LBH Jakarta.

"Nanti kita akan baca laporannya karena saya belum baca malah," ucapnya.

Kendati demikian, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini bilang, laporan dari LBH itu nantinya bakal dijadikan bahan evaluasi pihaknya untuk memastikan kebutuhan warga Jakarta bisa terpenuhi dengan baik.

"Sehingga kita bisa memastikan kota ini bisa maju dan warganya bahagia," sambungnya.

Ia pun mengapresiasi LBH Jakarta yang sudah memberikan energi, perhatian, dan waktu untuk mengevaluasi kinerjanya selama menjabat Gubernur DKI sejak 2017 lalu.

Orang nomor satu di DKI ini berharap, perhatian yang sama juga diberikan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

"Sehingga perhatian dari anak-anak muda yang peduli pada kotanya, tidak hanya dirasakan di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah orang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendatangi Balai Kota DKI, Jakarta Pusat untuk menyerahkan rapor merah empat tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Albajili mengatakan terdapat 10 poin catatan kritis yang diserahkan LBH Jakarta kepada Anies.

"Kami menyerahkan catatan kritis kami terhadap 4 tahun masa kepemimpinan Anies Baswedan," ucap Charlie di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/10).

Adapun 10 poin catatan kritis LBH Jakarta pada Anies, sebagai berikut;

1. Buruknya kualitas udara Jakarta sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN). Hal ini disebabkan abainya Pemprov DKI untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan

2. Masyarakat kesulitasan air bersih akibat swastanisasi air yang dapat ditemui di pinggiran kota, wilayah padat penduduk dan lingkungan masyarakat tidak mampu di ibu kota.

3. Penanganan banjir yang belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. LBH Jakarta menilai Pemprov DKI hanya fokus pada penanganan banjir akibat luapan sungai. Padahal penyebab banjir Jakarta ada 5 tipe, yakni banjir hujan lokal, banjir kiriman, banjir rob, banjir akibat gagal infrastruktur, dan banjir kombinasi.

4. Penataan kampung kota yang belum partisipatif. LBH Jakarta mencontohkan penerapan penataan Kampung Akuarium yang tidak seutuhnya memberi kepastian hak atas tempat tinggal layak bagi warga di sana.

5. Pemprov DKI tidak serius memperluas akses terhadap bantuan hukum, yang terlihat dari kekosongan aturan soal bantuan hukum di level Peraturan Daerah.

6. Sulitnya memiliki tempat tinggal di Jakarta. Anies Baswedan disebut telah memangkas tajam target pembangunan unit rumah DP 0 persen, dari 232 ribu unit menjadi hanya 10 ribu unit. Kemudian peruntukannya juga diubah dari semula warga berpendapatan 4-7 juta, menjadi strata 14 juta.

7. Belum ada bentuk intervensi yang signifikan dari Pemprov DKI terkait masalah masyarakat pesisir dan pulau kecil. Draf Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) DKI Jakarta yang disusun Pemprov DKI justru memuat ketentuan yang berpotensi mengakselerasi kerusakan ekosistem dan perampasan ruang hidup dan penghidupan masyarakat.

8. Penanganan pandemi masih setengah hati. Pemprov DKI cenderung melakukan pelonggaran terlalu dini, dengan membuka mal pada Agustus 2021 dan belakangan mengizinkan anak usia di bawah 12 tahun hingga PTM. Semua dilakukan terburu-buru tanpa syarat selesainya vaksinasi.

9. Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta. Pemprov DKI masa kepemimpinan Anies disebut masih mempertahankan dan menggunakan Pergub Nomor 207/2016 yang ditetapkan di masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

10. Reklamasi masih terus berlanjut. Anies menerbitkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018, dan menyebut pengembang reklamasi sebagai 'perusahaan mitra'. (Asp)

Baca Juga

Anies Tindak Lanjuti 10 Catatan Kritis dari LBH Jakarta