Pembahasan penguatan ekonomi di balik senyum kekenyangan Presiden Joko Widodo dalam jamuan makan siang tersebut, terselip pembahasan mengenai beberapa hal terkait upaya peningkatan ekonomi dan persiapan Indonesia menjadi tuan rumah ajang kompetisi olahraga Asian Games 2018.

Kepada wartawan, Presiden Joko Widodo menyampaikan ada tiga hal yang dibicarakan dalam pertemuannya dengan Wapres Jusuf Kalla, yaitu mengenai upaya peningkatan investasi, ekspor dan persiapan Asian Games 2018.

Presiden mengatakan, kunci pertumbuhan dan penguatan ekonomi Indonesia ada di dua hal, yakni investasi dan ekspor. Sehingga, kedua hal itu harus terus ditingkatkan untuk mendongkrak perekonomian di Tanah Air.

"Ya tadi bicara banyak hal, terutama berkaitan investasi, menaikkan investasi; yang kedua meningkatkan ekspor karena kunci ekonomi kita ada di dua hal itu. Dan yang ketiga tadi berkaitan dengan persiapan Asian Games. Tapi, yang paling penting tadi itu, dibuka dengan makan siang," kata Presiden.

Persoalan investasi di Indonesia, salah satunya terkait hambatan di tataran kementerian terkait penerbitan izin dan regulasi. Presiden Joko Widodo meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengatasi persoalan investasi, yang salah satunya dengan menyamakan persepsi di tingkat kementerian guna memperlancar keran investasi.

"Presiden minta saya untuk mengatasi itu, oleh karena itu (Presiden) minta semua kementerian untuk mempelajari itu. Saya kumpulkan di sini data itu, saya kasih datanya semua," kata Wapres Kalla usai mengantar Presiden kembali ke Istana Negara.

Wapres menjelaskan untuk meningkatkan investasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengurangi masalah. Untuk itu, Wapres telah mengumpulkan perwakilan pengusaha besar asing, para duta besar dan kamar dagang dan industri Indonesia (Kadin) guna menganalisis persoalan yang dialami.

"Itu sudah dikemukakan masalah-masalahnya, nah itu yang kita perbaiki. Disamping itu kita bandingkan dengan apa yang dibuat oleh negara-negara sekitar, supaya kita berada di level yang sama," jelasnya.

Menyamakan tingkat ekonomi dengan negara di kawasan perlu dilakukan supaya dapat menjadi tolok ukur dalam memasarkan produk ke negara kawasan.

"Kalau level kita beda dengan negara di sana, misalnya mereka kasih kebebasan sekian persen, komponennya begini tetapi kita lebih tinggi, kan nanti orang akan memilih negara-negara itu. Jadi kita ingin 'benchmarking'-nya dalam negeri dan luar negeri," kata Wapres.

Presiden juga menyampaikan penyederhanaan regulasi yang saling tumpang tindih antarkementerian perlu diperhatikan dan Presiden telah memerintahkan jajaran kementerian untuk melakukan deregulasi supaya keran investasi di Tanah Air tidak terhambat.

"Setiap hari saya ketemu menteri, selalu itu yang saya sampaikan, deregulasi. Saya kira menyederhanakan itu merupakan kunci. Saya kira baru dua hari yang lalu Kementerian ESDM memotong 32 aturan, saya kira kementerian yang lain menyeimbangkan," kata Presiden Joko Widodo.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut sebanyak 32 regulasi untuk menyederhanakan aturan demi mendukung pengembangan investasi.

Regulasi-regulasi yang dihapuskan tersebut tersebar pada subsektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batubara (minerba), ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) juga regulasi pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus coba mendorong investasi untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Salah satu arahan adalah mengurangi perijinan, mengurangi peraturan yang dipandang bisa mendorong untuk kegiatan usaha dan investasi makin lama makin baik," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Rincian regulasi yang dihapus tersebut sebanyak 11 regulasi dari migas, empat regulasi ketenagalistrikan, tujuh pada minerba, tujuh energi baru terbarukan dan konservasi energi dan tiga peraturan pelaksanaan pada SKK Migas. (*)