Hamdan mengakui setiap pelaksanaan Pilkada atau Pilpres memiliki potensi konflik yang tinggi. Apalagi dengan keberadaan media sosial ini, yang membuat masyarakat bisa mengakses segala hal melalui gawai. Itu juga dipicu dengan pandangan sebagian orang bahwa pertarungan politik seperti itu adalah pertarungan hidup mati. Padahal, itu hanya mekanisme biasa dalam rangka memilih pemimpin baru dan itu pun ada masa baktinya.

Artinya, jelas pria kelahiran Bima, NTB ini, siapapun yang terpilih masih tetap bisa dikritisi dan diawasi oleh lembaga resmi seperti DPR atau DPRD. Bahkan dalam perjalannya, masyarakat bisa terus mengkontrol sehingga siapapun yang menjadi pemimpin tidak akan sangat otoriter dalam pemerintahan demokratis seperti sekarang ini.

Ia juga mengajak masyarakat untuk belajar dari pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta lalu. Saat itu, masyarakat terkotak-kotak dengan berbagai isu sensitif, terutama agama. Hal ini harus dihindari, apalagi kekisruhan seperti ini bisa ditunggani kelompok radikal terorisme untuk melancarkan propaganda dan aksinya.

“Ingat radikalisme dan terorisme masih terus mengancam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat harus waspada dan benar-benar jangan mudah terpancing dengan berbagai macam isu, terutama melalui media sosial dan media,” tutur Hamdan Zoelva. (*)