Momentum Lebaran
Perayaan Idul Fitri ini dianggap banyak kalangan bisa menjadi momentum rekonsiliasi bagi Prabowo-Jokowi. Bahkan, KPU pun mendorong agar kedua capres bisa rekonsiliasi setelah Pilpres dan puasa Ramadan. Usul itu disambut baik oleh cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin. Ma'ruf mengatakan akan menjadikan momen Lebaran ini untuk melakukan rekonsiliasi antara peserta Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi.
"Ya kalau secara personal kami terus melakukan upaya rekonsiliasi. Kalau secara formal, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu mencari waktu yang tepat untuk keduanya bisa bertemu," ujarnya usai melakukan buka puasa bersama di kediaman Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Oedang (OSO), di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/6).
Namun, kata Ma'ruf upaya rekonsiliasi ini terkendala oleh waktu yang belum pas diantara kedua pasangan ini. Apalagi, Sandi saat itu tengah berada di Amerika Serikat dan harus berlebaran di negeri Paman Sam, padahal Ma'ruf telah membuka diri untuk bisa bertemu dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Prabowo pun sejatinya juga telah membuka diri untuk bisa bertemu dengan Jokowi. Saat disinggung awak media usai takziah Istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono, Senin (3/6). Prabowo mengungkapkan, ada waktunya dia akan bertemu Jokowi. Namun, Prabowo tidak mengatakan secara spesifik kapan pertemuan tersebut akan dilakukan.
Jelang Putusan MK
Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade membantah kabar pertemuan antara Prabowo dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan di Bali pada awal Juni lalu. Pertemuan itu disebut untuk membicarakan rencana rekonsiliasi Prabowo dan calon presiden inkumben Joko Widodo (Jokowi). Selain soal rekonsiliasi, pertemuan itu juga disebut membicarakan kemungkinan Partai Gerindra masuk ke pemerintahan.
"Tidak ada pertemuan untuk deal-deal antara TKN (Tim Kampanye Nasional) dan BPN (Badan Pemenangan Nasional) atau orang Pak Prabowo dengan orang Pak Jokowi. Itu tidak ada," ujar Andre di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).
Menurut Andre, kalaupun akan terjadi pertemuan antara kedua tokoh yang sempat menjadi rival di Pilpres 2019 tersebut, yang bertemu langsung adalah keduanya yakni Prabowo dan Jokowi.
"Kalau misal ada pertemuan ya langsung lah direct antara Pak Prabowo dan Jokowi, tak perlu ada pihak ketiga fasilitasi," tegas dia.
Andre juga membantah informasi bahwa sudah ada kesepakatan atau deal politik antara Partai Gerindra atau kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Pembicaraan, deal jabatan, apalagi isu menteri, itu tidak benar. Prabowo dan Sandi bukan pencari pekerjaan untuk panggung 2024, bukan butuhkan jabatan untuk perlindungan hukum. Jangan samakan dengan yang lain," sambung Andre.
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi ini menegaskan, saat ini pihaknya masih fokus mengawal proses sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Fokus BPN, Pak Prabowo dan Bang Sandiaga itu fokusnya urusan MK," pungkasnya.
Kabar pertemuan Prabowo dan Budi Gunawan ini ditulis dalam Majalah Tempo edisi Senin, 24 Juni 2019. Dua sumber dari Gerindra, seorang petinggi partai pengusung Jokowi, dan seorang pejabat pemerintahan mengatakan Prabowo dan Budi bertemu di Bali pada awal Juni untuk membicarakan rekonsiliasi dan merapatnya Gerindra ke koalisi Jokowi.
Wacana Rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi Diharapkan Segera Terealisasi
Wacana rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi hingga saat ini belum juga terealisasi. Padahal, lima tahun lalu, kebekuan politik sempat mencair setelah Prabowo dan Jokowi saling bertemu untuk pertama kalinya selama Pilpres 2014. Prabowo dan Jokowi bertemu untuk pertama kalinya semenjak pencoblosan pemilihan presiden tahun 2014 di kediaman Ayahanda Prabowo, Almarhum Sumitro Djojohadikusumo di Jakarta, Jumat (17/10).
Kala itu, dua tokoh itu sepakat untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan meminta Partai Gerindra dan Koalisi Merah Putih untuk mendukung Jokowi dan pemerintahannya.“Kami sepakat menjaga keutuhan Republik Indonesia, yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Prabowo usai menerima kunjungan Jokowi pada Oktober 2014 silam.
Dalam beberapa hari terakhir MK telah menggelar sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hasil putusan perkara itu akan disampaikan pada Kamis, 27 Juni 2019 besok. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari berharap Jokowi dan Prabowo segera menggelar rekonsiliasi usai sidang sengketa Pilpres 2019 di MK.
Feri berharap, tak ada lagi konflik di antara kedua pihak usai MK memutuskan perkara sengketa tersebut.
"Harapannya publik kan rekonsiliasi. Jangan nanti setelah putusan hal itu berlanjut pada pemidanaan (atas keterangan yang diberikan saksi)," ujar Feri dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6).
Ia meminta nantinya kedua pihak tak perlu kembali saling mengancam melaporkan saksi yang diduga memberi keterangan palsu saat sidang MK.
Feri menilai, hal tersebut justru akan memperuncing konflik. Terlebih, lanjut Feri, para saksi yang dihadirkan kebanyakan hanya masyarakat biasa, bukan tokoh politik terkenal.
"Nah itu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Semangat keadilan. Jadi mempidanakan ahli atau saksi di persidangan itu sebenarnya bukan gaya advokat profesional ya. Kecuali negara merasa ada dirugikan di situ," tutupnya.(Pon)
BACA JUGA: