Merahputih.com - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menyatakan ada tiga peraturan perundang-undangan yang siap diganjarkan kepada siapapun yang menyebarkan berita bohong atau hoaks.

"Saudara saya ingatkan jangan bikin hoaks. Ada 3 fakta hukum yang bisa menggiring orang masuk penjara," ujar Mahfud MD di Kalimantan Barat, Jumat (12/4).

Tiga fakta hukum yang bisa menggiring seseorang masuk penjara karena membuat, menyebarkan, menstransmisi dan kemudian membagikan hoaks merupakan pelanggaran hukum.

Fakta hukum pertama adalah KUHP. Mahfud menegaskan bagi siapapun yang membuat hoaks menyangkut pejabat publik, harkat martabat orang, memfitnah orang dengan sesuatu yang tidak ada semuanya terdapat di dalam KUHP.

Misalnya, karena fitnah, mencerca pejabat publik. Hukumannya 2 tahun ke bawah. "Tetapi mesti diingat, kalau sudah melalui smartphone, disebarkan berita hoaks maka akan berhadapan dengan UU ITE," ucap dia.

Mahfud MD
Eks Ketua MK Mahfud MD saat berkunjung ke kantor KPK. MP/Ponco Sulaksono

Untuk ancaman UU ITE, hukumannya 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. "Apa ada orang yang dihukum karena memfitnah pejabat publik? Ada. Saya contohkan Zaenal Ma'arif, Egy Sujana itu menghina Pak SBY, dilaporkan ke polisi dan masuk penjara," jelas Mahfud.

"Kalau yang sekarang, sudah dialami Buniyani, Prita Mulia Sari dan masih banyak lagi. Karena itu jangan mengira yang dihukum tidak ada. Dan yang dihukum sekarang itu, Ahmad Dhani," sambung dia.

Kemudian juga ada UU nomor 1 tahun 1946. Siapa yang menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kekisruhan, kontroversi, keributan di tengah masyarakat, ancamannya 10 tahun. "Siapa orang yang dihukum itu? Ada. Ratna Sarumpaet," kata Mahfud dikutip Antara.

Jadi lanjutnya lagi, dia sengaja memberikan contoh-contoh orang yang sudah dihukum karena menyebarkan berita bohong, agar peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut tidak main-main dengan berita bohong. (*)