Ribuan Mahasiswa Menolak RUU KPK dan RKUHP di DPR

Rizki FitriantoRizki Fitrianto - Rabu, 25 September 2019
Ribuan Mahasiswa Menolak RUU KPK dan RKUHP di DPR

Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Ribuan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU KPK dan RKUHP di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019). Kegiatan unjuk rasa ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menolak RUU KPK dan pengesahan RKUHP yang terjadi di jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR Republik Indonesia, Jakarta. RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial, diantaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241). Merahputih.com/Rizki Fitrianto
Ribuan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU KPK dan RKUHP di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019). Kegiatan unjuk rasa ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menolak RUU KPK dan pengesahan RKUHP yang terjadi di jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR Republik Indonesia, Jakarta. RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial, diantaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241). Merahputih.com/Rizki Fitrianto
Ribuan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU KPK dan RKUHP di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019). Kegiatan unjuk rasa ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menolak RUU KPK dan pengesahan RKUHP yang terjadi di jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR Republik Indonesia, Jakarta. RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial, diantaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241). Merahputih.com/Rizki Fitrianto
Ribuan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU KPK dan RKUHP di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019). Kegiatan unjuk rasa ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menolak RUU KPK dan pengesahan RKUHP yang terjadi di jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR Republik Indonesia, Jakarta. RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial, diantaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241). Merahputih.com/Rizki Fitrianto
Ribuan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU KPK dan RKUHP di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019). Kegiatan unjuk rasa ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menolak RUU KPK dan pengesahan RKUHP yang terjadi di jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR Republik Indonesia, Jakarta. RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial, diantaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241). Merahputih.com/Rizki Fitrianto
Ribuan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU KPK dan RKUHP di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019). Kegiatan unjuk rasa ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menolak RUU KPK dan pengesahan RKUHP yang terjadi di jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR Republik Indonesia, Jakarta. RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial, diantaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241). Merahputih.com/Rizki Fitrianto
Ribuan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU KPK dan RKUHP di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019). Kegiatan unjuk rasa ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menolak RUU KPK dan pengesahan RKUHP yang terjadi di jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR Republik Indonesia, Jakarta. RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial, diantaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241). Merahputih.com/Rizki Fitrianto
Ribuan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU KPK dan RKUHP di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019). Kegiatan unjuk rasa ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menolak RUU KPK dan pengesahan RKUHP yang terjadi di jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR Republik Indonesia, Jakarta. RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial, diantaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241). Merahputih.com/Rizki Fitrianto
Ribuan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU KPK dan RKUHP di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019). Kegiatan unjuk rasa ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menolak RUU KPK dan pengesahan RKUHP yang terjadi di jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR Republik Indonesia, Jakarta. RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial, diantaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241). Merahputih.com/Rizki Fitrianto
Ribuan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU KPK dan RKUHP di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019). Kegiatan unjuk rasa ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menolak RUU KPK dan pengesahan RKUHP yang terjadi di jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR Republik Indonesia, Jakarta. RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial, diantaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241). Merahputih.com/Rizki Fitrianto
Ribuan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU KPK dan RKUHP di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019). Kegiatan unjuk rasa ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menolak RUU KPK dan pengesahan RKUHP yang terjadi di jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR Republik Indonesia, Jakarta. RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial, diantaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241). Merahputih.com/Rizki Fitrianto
Ribuan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU KPK dan RKUHP di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019). Kegiatan unjuk rasa ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menolak RUU KPK dan pengesahan RKUHP yang terjadi di jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR Republik Indonesia, Jakarta. RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial, diantaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241). Merahputih.com/Rizki Fitrianto
Ditulis Oleh

Rizki Fitrianto
Less Hated, More Educated.
Bagikan