Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
  Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump

Presiden AS, Donald Trump, saat menghadiri KTT ASEAN di Malaysia, Minggu (26/10). Foto: Dok. Setpres RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM — SETENGAH dari negara bagian di Amerika Serikat telah menggugat pemerintahan Presiden AS Donald Trump atas rencananya untuk menghentikan pendanaan bantuan pangan yang digunakan lebih dari 40 juta warga berpenghasilan rendah. Negara-negara bagian di Amerika Serikat itu berharap dapat memaksa pemerintahan Trump untuk menggunakan dana darurat sekitar USD 6 miliar (Rp 90 triliun) bagi Program Bantuan Gizi Tambahan (SNAP), yang lebih dikenal sebagai food stamps atau kupon makanan.

Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), yang mengawasi SNAP, mengatakan tidak akan menggunakan dana tersebut dan akan membiarkan anggaran habis pada November. USDA beralasan dana itu mungkin dibutuhkan untuk keadaan darurat lain, seperti bencana alam.

“Kesimpulannya, sumber dananya sudah habis,” kata USDA dalam pengumuman di situs webnya mengenai tunjangan SNAP.

Aksi ini diambil di tengah penutupan pemerintahan federal. Partai Republik dan Partai Demokrat saling menyalahkan atas penutupan sebagian pemerintahan federal (government shutdown) yang sedang berlangsung dan belum ada kemajuan berarti menuju kesepakatan.

Gugatan yang dipimpin jaksa agung dari 25 negara bagian dan Washington D.C., sebagian besar dari Partai Demokrat, menuduh keputusan pemerintah untuk tidak menggunakan dana darurat tersebut melanggar hukum dan akan menghalangi jutaan warga AS membeli kebutuhan pokok. Mereka mencatat bahwa ini akan menjadi kali pertama dalam sejarah program SNAP dana tersebut tidak disalurkan.

“Menghentikan tunjangan SNAP akan menyebabkan penurunan kesehatan dan kesejahteraan publik,” ujar mereka dalam gugatan tersebut.

Lebih jauh, mereka menekankan kehilangan tunjangan SNAP menyebabkan ketidakamanan pangan, kelaparan, dan malanutrisi yang berdampak negatif terhadap kesehatan anak-anak, seperti konsentrasi buruk, penurunan fungsi kognitif, kelelahan, depresi, dan masalah perilaku.

Baca juga:

Anggaran Tidak Disetujui, Operasional Pemerintah Amerika Serikat Berhenti



Negara bagian yang terlibat dalam gugatan ini meliputi Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Washington, dan Wisconsin.

Gubernur California Gavin Newsom mengecam keputusan pemerintah, menyebut pemerintahan Trump kejam. “Saat Donald Trump berkeliling dunia mencoba memperbaiki kerusakan ekonomi akibat ketidakmampuannya, ia justru menolak memberi makan jutaan warga Amerika yang akan kelaparan bulan depan. Ini kejam dan menunjukkan kurangnya rasa kemanusiaan. Dia tidak peduli kepada rakyat negeri ini, hanya kepada dirinya sendiri,” kecamnya.

Menanggapi gugatan tersebut, USDA menyalahkan Partai Demokrat atas kekosongan dana dan mengatakan mereka perlu memutuskan apakah akan tetap berpegang pada sayap kiri ekstrem partai atau membuka kembali pemerintahan agar para ibu, bayi, dan masyarakat paling rentan dapat menerima tunjangan WIC dan SNAP tepat waktu.

Menurut Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), lembaga think-tank yang berfokus pada kebijakan bagi keluarga berpenghasilan rendah, bahkan jika dana darurat digunakan, itu hanya akan mencakup sekitar 60 persen dari tunjangan untuk satu bulan.

SNAP bekerja dengan memberikan kartu debit isi ulang kepada penerima manfaat. Dana itu dapat digunakan untuk membeli bahan makanan pokok. Secara rata-rata, keluarga beranggotakan empat orang menerima USD 715 (sekitar Rp 10,7 juta) per bulan atau sekitar USD 6 (Rp 90.000) per orang per hari. Program ini dijalankan pemerintah negara bagian, tetapi sebagian besar dananya berasal dari pemerintah federal. Beberapa negara bagian berjanji akan menggunakan dana mereka sendiri untuk menutup kekurangan, tapi pemerintah federal memperingatkan bahwa mereka tidak akan diganti.

Beberapa negara bagian, termasuk Massachusetts, tempat satu juta orang diperkirakan akan kehilangan tunjangan, mengatakan mereka tidak memiliki cukup dana untuk menutupi kekosongan tersebut. Banyak negara bagian kini bekerja sama dengan penerima SNAP untuk mengarahkan mereka ke dapur umum atau lembaga amal pangan. Sementara itu, California mengerahkan Garda Nasional untuk membantu distribusi makanan.

Penutupan pemerintahan AS ini telah memasuki hari ke-28 pada Selasa (28/10), menjadikannya shutdown terpanjang kedua dalam sejarah Amerika Serikat.(dwi)

Baca juga:

Presiden Amerika Serikat Dongkol karena Eskalator Macet, PBB Sebut Juru Kamera Trump Biang Keroknya

#Amerika Serikat #Donald Trump #Bantuan Sosial
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menangkap Presiden RI, Prabowo Subianto, jika melakukan kerusakan alam hingga terjadi bencana.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Dunia
Obsesi Donald Trump Caplok Greenland Bakal Jadi Lonceng Kematian NATO
Denmark memperingatkan obsesi Presiden Donald Trump mencaplok Greenland akan menjadi lonceng kematian bagi aliansi militer Atlantik Utara atau NATO.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Obsesi Donald Trump Caplok Greenland Bakal Jadi Lonceng Kematian NATO
Dunia
Trump Kritik Pasukan Khusus Denmark Cupu, Gagal Lindungi Greenland dari Rusia-China
Presiden AS Donald Trump menegaskan Denmark tidak dapat diandalkan untuk melindungi Greenland dari potensi ancaman Rusia maupun China.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Trump Kritik Pasukan Khusus Denmark Cupu, Gagal Lindungi Greenland dari Rusia-China
Indonesia
Demo Bela Venezuela di Depan Kedubes AS, Perhimpunan Ojol Sebut Amerika tak lagi Jadi Acuan Demokrasi
Ketua Umum Perhimpunan Ojek Online Indonesia (O2) Cecep Saripudin menyebut pihaknya menentang aksi Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Demo Bela Venezuela di Depan Kedubes AS, Perhimpunan Ojol Sebut Amerika tak lagi Jadi Acuan Demokrasi
Indonesia
Trump Kembali Ancam Iran, Siap Ambil Tindakan Keras
Iran menekankan bahwa intervensi Amerika Serikat itu secara khusus melanggar prinsip kedaulatan nasional, nonintervensi dalam urusan internal negara, dan larangan ancaman atau penggunaan kekerasan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Trump Kembali Ancam Iran, Siap Ambil Tindakan Keras
Indonesia
Bahas Tarif Trump dan Impor Energi, Menko Airlangga Datangi KPK
Trump meminta Indonesia memberikan akses pada sumber daya alam, mineral serta meminta Indonesia membeli minyak dari Amerika.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Bahas Tarif Trump dan Impor Energi, Menko Airlangga Datangi KPK
Dunia
Ancaman Terbaru Trump, AS Kenakan Tarif 25% ke Negara Rekan Dagang Aktif Iran
Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan baru berupa tarif sebesar 25 persen terhadap semua negara yang masih menjalin perdagangan dengan Iran.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Ancaman Terbaru Trump, AS Kenakan Tarif 25% ke Negara Rekan Dagang Aktif Iran
Dunia
Unggahan di Truth Social, Trump Mengklaim Sebagai Presiden Sementara Venezuela
Tangkapan layar di Truth Social yang dibuat seperti biografi Wikipedia, mengklaim Trump sebagai presiden sementara Venezuela mulai Januari 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Unggahan di Truth Social, Trump Mengklaim Sebagai Presiden Sementara Venezuela
Dunia
Iran Membara, Trump Masih 'Keep Calm' Belum Kirim Pasukan ke Teheran
Kekacauan di Iran sendiri dipicu oleh ambruknya nilai tukar Rial yang menyebabkan inflasi hebat
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Iran Membara, Trump Masih 'Keep Calm' Belum Kirim Pasukan ke Teheran
Dunia
AS Siapkan Rencana Aneksasi, Pasukan NATO Bakal Ditempatkan di Greenland
Greenland memiliki pemerintahan sendiri dan kewenangan luas dalam mengatur urusan domestik, meski kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap berada di tangan Kopenhagen.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
AS Siapkan  Rencana Aneksasi, Pasukan NATO Bakal Ditempatkan di Greenland
Bagikan