Marak Kasus Keracunan MBG, Menkes Perintahkan Semua Daerah Kebut Penerbitan Sertifikat SLHS SPPG

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 01 Oktober 2025
Marak Kasus Keracunan MBG, Menkes Perintahkan Semua Daerah Kebut Penerbitan Sertifikat SLHS SPPG

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memerintahkan suku dinas kesehatan di setiap daerah untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Menkes, langkah ini diambil setelah terjadi berulang kasus keracunan MBG, dan masih ada SPPG yang belum memiliki sertifikat.

"Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi di dalam Minggu sampai sekarang kita sudah ada penyederhanaannya Bapak Ibu supaya bisa mempercepat penerbitas SLHS ini ke ribuan SPPG ini yang ada," kata Budi, saat rapat kerja dengan IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Baca juga:

Politikus Usul Nama MBG Diganti, Anggaran Juga Diberikan ke BPOM dan Kemenkes

Menkses menyatakan, penerbitan SLHS untuk makanan siap saji diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Budi pun sudah mengiformasikan hal tersebut ke suku dinas kesehatan (sudinkes) di tiap wilayah.

"SLHS ini memang diterbitkan oleh pemda, kadis kesehatan untuk setiap institusi yang memproduksi makanan siao saji. Kalau ini kan paket di BPOM, kalau yang siap saji itu di Kemenkes dan implementasinya dilakukan seluruh pemda," tutur dia.

Budi menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian terkait penerbitan SLHS. Ia menjelaskan, Kemenkes bakal mempermudah pembuatan SLHS.

Baca juga:

Cuma 1 dari Total 17 SPPG MBG di Solo Kantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi

"Ini nanti akan diterbitkan oelh Sudinas Kesehatan, dan hari Senin kemarin. Saya sudah meeting dengan Pak Tito, Pak Mendagri ke seluruh Kab/Kota dinkesnya untuk bisa menjelaskan agar bisa menjelaskan dan membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan mewajibkan setiap SPPG memiliki SLHS sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif. Ia meminta proses penerbitan SLHS harus diselesaikan dalam waktu cepat.

“Secepatnya. Mungkin kalau bicara target hitungan minggu harus selesai semuanya untuk memastikan bahwa semua dapur memiliki SLHS,” kata Prasetyo usai rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto, kawasan Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/9). (Pon)

#Keracunan Massal MBG #Budi Gunadi Sadikin #Makan Bergizi Gratis
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ketua BGN Bantah Wakil Ketua DPR Sebut Ahli Gizi tak Diperlukan di SPPG MBG
BGN memprioritaskan sarjana gizi untuk dijadikan ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Ketua BGN Bantah Wakil Ketua DPR Sebut Ahli Gizi tak Diperlukan di SPPG MBG
Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal Klarifikasi Pernyataannya soal Program MBG Tak Perlu Ahli Gizi
Video ucapan Cucun Ahmad Syamsurijal yang menyebut program MBG tak memerlukan ahli gizi viral di media sosial dan menjadi sorotan publik, Senin (17/11).
Frengky Aruan - Senin, 17 November 2025
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal Klarifikasi Pernyataannya soal Program MBG Tak Perlu Ahli Gizi
Indonesia
Kampanyekan Pentingnya MBG, Kepala BGN: Gizi Bukan Bantuan, tetapi Hak
Dalam kampanye, Kepala BGN menyampaikan pesan lain, yakni “Anak kenyang, anak siap belajar”
Frengky Aruan - Senin, 17 November 2025
Kampanyekan Pentingnya MBG, Kepala BGN: Gizi Bukan Bantuan, tetapi Hak
Indonesia
Soal Keracunan MBG, Prabowo Mengaku Sering Salah Makan dan Kadang Kurang Cuci Tangan
Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kekurangan yang ada.
Frengky Aruan - Senin, 17 November 2025
Soal Keracunan MBG, Prabowo Mengaku Sering Salah Makan dan Kadang Kurang Cuci Tangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Bahlil Rekrut Ahli Gizi India untuk Program MBG
Pemerintah Indonesia memang membuka peluang kerja sama dengan pemerintah India untuk mengembangkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Bahlil Rekrut Ahli Gizi India untuk Program MBG
Indonesia
Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG di Batam
dugaan sementara yakni terhadap lauk dendeng balado yang disajikan pada hari itu. Selain dendeng, menu hari itu juga berisi tahu, sayur, dan buah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG di Batam
Indonesia
Mengharukan! ini Momen Kapal SPPG Antar MBG untuk 951 Anak di Pulau Terpencil
Kapal SPPG menyeberangi lautan untuk mengantar MBG kepada 951 anak di pulau terpencil.
Soffi Amira - Jumat, 14 November 2025
Mengharukan! ini Momen Kapal SPPG Antar MBG untuk 951 Anak di Pulau Terpencil
Indonesia
Menkes akan Pangkas Layanan Berjenjang JKN BPJS, Pasien Bisa Langsung ke RS Sesuai Kompetensi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan hapus sistem rujukan berjenjang BPJS. Pasien JKN akan langsung dirujuk sesuai kompetensi demi efisiensi dan percepatan layanan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Menkes akan Pangkas Layanan Berjenjang JKN BPJS, Pasien Bisa Langsung ke RS Sesuai Kompetensi
Indonesia
BGN Janji Cairkan Gaji Tenaga Dapur Makan Bergizi Gratis Pekan Ini, Terlambat 6 Hari Bukan 2 Bulan
Keterlambatan pembayaran bagi punggawa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut terjadi karena ada penyesuaian administrasi dan pergeseran anggaran.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
BGN Janji Cairkan Gaji Tenaga Dapur Makan Bergizi Gratis Pekan Ini, Terlambat 6 Hari Bukan 2 Bulan
Berita Foto
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Kepala BGN Dadan Hindayana bersama Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang saat RDP dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 12 November 2025
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Bagikan