Lapangan Kerja di Dalam Negeri Makin Sulit, Waspada #KaburAjaDulu

MerahPutih.com - Belakangan ini, tagar #KaburAjaDulu ramai diperbincangkan di media sosial, mencerminkan keinginan sebagian masyarakat, terutama anak muda, untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri.

Fenomena ini bukan sekadar tren, tetapi juga menggambarkan tantangan yang dihadapi generasi saat ini, seperti keterbatasan lapangan kerja, ketidakpastian ekonomi, hingga minimnya kesejahteraan di dalam negeri.

Bagi sebagian orang, bekerja atau menetap di luar negeri dianggap sebagai jalan keluar untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik. Namun, di balik impian tersebut, banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari persaingan ketat, adaptasi budaya, hingga risiko eksploitasi dan ketidakpastian status hukum.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai, fenomena ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pemangku kebijakan. Alih-alih menjadikan “kabur” sebagai satu-satunya solusi, pemerintah perlu mempercepat penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, serta memberikan peluang lebih besar bagi anak muda untuk berkembang di dalam negeri.

Baca juga:

Ngebahas Soal Tren #KaburAjaDulu yang Lagi Viral di Media Sosial

"Lapangan kerja bagi kaum milenial juga harus di siapkan, agar mereka dapat menikmati mudah dan nyamannya bekerja di negeri sendiri. Tagar yang sekarang sedang viral #KaburAjaDulu semoga tidak menjadi obsesi anak-anak muda," kata Hasanuddin, Senin (17/2).

Selain itu, TB Hasanuddin menyoroti pentingnya peningkatan kebijakan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Menurutnya, pemerintah harus memperkuat strategi perlindungan bagi para pekerja migran, pelajar, serta diaspora Indonesia yang rentan terhadap berbagai ancaman, mulai dari eksploitasi tenaga kerja hingga konflik geopolitik.

“Perlindungan WNI di luar negeri harus menjadi prioritas utama. Dengan semakin meningkatnya jumlah WNI yang bekerja dan belajar di luar negeri, kita harus memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak dari negara,” ujarnya.

Ia menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi WNI di luar negeri, termasuk maraknya kasus eksploitasi tenaga kerja, penipuan berbasis daring, serta meningkatnya ketegangan geopolitik di beberapa kawasan.

Menurutnya, masih banyak pekerja migran Indonesia yang menghadapi masalah hukum dan administrasi akibat kurangnya pemahaman terhadap regulasi negara tujuan.

“Mereka yang bekerja di sektor informal, seperti asisten rumah tangga dan buruh migran, sering kali mengalami eksploitasi dan perlakuan tidak adil. Kita harus memperkuat peran perwakilan diplomatik serta meningkatkan koordinasi dengan negara tujuan agar perlindungan terhadap WNI lebih optimal,” tambahnya.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam sistem perlindungan WNI, termasuk dalam hal pemantauan kondisi pekerja migran dan sistem pelaporan kasus secara daring.

Baca juga:

Solo Traveling Jadi Ekspresi Self-Love di Hari Valentine, Jepang Destinasi Paling Favorit

Ia mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan platform digital yang memungkinkan WNI mendapatkan akses cepat terhadap bantuan hukum dan pendampingan ketika menghadapi masalah.

“Selain respons cepat dari pemerintah, kita juga perlu meningkatkan kesadaran dan literasi bagi WNI sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Edukasi mengenai hak-hak mereka dan langkah-langkah perlindungan sangat penting agar mereka tidak menjadi korban perdagangan manusia atau penipuan,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, TB Hasanuddin mendorong penguatan kerja sama bilateral dengan negara-negara tujuan pekerja migran, peningkatan peran atase ketenagakerjaan di kedutaan besar, serta optimalisasi peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi WNI.

“Kita harus memastikan bahwa setiap WNI yang berada di luar negeri tetap mendapatkan perlindungan dari negara. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen bangsa untuk memastikan hak-hak mereka tetap terjaga,” pungkasnya. (Pon)