Konten Lecehkan Kiai, DPR Desak KPI Audit dan Setop Siaran Xpose Trans7
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh (DPR RI)
MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, mengecam keras tayangan program Xpose Tans7 yang dinilai melecehkan dan merendahkan martabat kiai dan pesantren. Dia mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menghentikan siaran dan mengaudit Trans7.
Menurutnya, tayangan tersebut tidak hanya melukai perasaan umat Islam, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Untuk itu, KPI harus menghentikan seluruh siaran Trans7 dan melakukan audit menyeluruh.
“Tayangan seperti itu sangat tidak pantas disiarkan di ruang publik. Program itu telah melecehkan simbol-simbol keagamaan, terutama kiai dan pesantren yang selama ini menjadi penjaga moral bangsa. KPI tidak boleh tinggal diam. Hentikan programnya dan audit total Trans7,” tegas Oleh Soleh, Selasa (14/10).
Baca juga:
DPR Desak Trans7 Akui Dosa Tayangan Xpose Buntut Kharisma Kiai Jadi Guyonan
Ia menilai, permintaan maaf dari pihak Trans7 tidak cukup untuk menghapus dampak negatif dari tayangan tersebut. Menurutnya, lembaga penyiaran harus bertanggung jawab atas konten yang disiarkan karena memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat.
“Permintaan maaf tidak cukup. Trans7 harus diberi sanksi tegas agar menjadi pelajaran bagi lembaga penyiaran lain. Kita harus menjaga marwah kiai dan pesantren dari bentuk pelecehan apa pun,” lanjutnya.
Politisi asal Jawa Barat itu menegaskan bahwa dunia penyiaran nasional harus kembali pada koridor etika dan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
Baca juga:
Tragedi Al-Khoziny, Legislator PKB Dukung Penataan Infrastruktur Pesantren
Ia juga meminta publik untuk lebih kritis terhadap tayangan televisi yang berpotensi menyesatkan dan merusak nilai-nilai keagamaan.
“Media harus menjadi sarana pendidikan dan pencerahan, bukan alat untuk menghina atau menodai simbol-simbol keagamaan. KPI harus menunjukkan ketegasannya,” tutupnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat