Komisi V Desak Pemerintah Cari Bantuan Eksternal untuk Penanganan Banjir Bandang Sumatera

MerahPutih.com - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendesak pemerintah pusat untuk segera mempercepat proses pemulihan pascabencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Lasarus menilai kondisi di lapangan masih membutuhkan penanganan intensif, mengingat banyak wilayah terdampak belum sepenuhnya terjangkau oleh tim penanganan bencana.

Desakan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Basarnas, BMKG, dan Korlantas Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12).

Dalam rapat tersebut, Lasarus menyoroti keterbatasan anggaran daerah yang membuat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota kesulitan menangani dampak bencana secara maksimal.

“Kami seluruh pimpinan dan anggota Komisi V mendapatkan informasi dari daerah bahwa keterbatasan biaya APBD sangat memengaruhi kekuatan mereka dalam menangani bencana ini,” ujar Lasarus.

Baca juga:

Turut Berduka Atas Banjir Sumatera, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan Tanggap Bencana

Ia menjelaskan bahwa Dana Hibah Khusus (DHK) dan Dana Hibah Umum (DHU) di banyak daerah mengalami pengurangan pada tahun sebelumnya maupun tahun mendatang. Kondisi ini membuat kemampuan fiskal daerah semakin terbatas dalam merespons situasi darurat.

“Karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah ini, mau tidak mau harus ada inisiatif dari pemerintah pusat supaya bencana ini bisa segera kita tangani,” tegasnya.

Lasarus juga menyoroti laporan terbaru yang menunjukkan masih adanya sejumlah titik terdampak yang belum dapat dijangkau sepenuhnya oleh tim SAR dan instansi terkait. Kondisi geografis yang sulit serta terputusnya akses membuat proses evakuasi dan distribusi bantuan belum optimal.

Baca juga:

Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing

Ia menegaskan bahwa persoalan pendanaan tidak boleh menjadi hambatan utama dalam upaya penanganan bencana. Menurutnya, pemerintah pusat harus segera mengambil langkah strategis, terlepas dari apakah bencana tersebut akan ditetapkan sebagai bencana nasional atau tidak.

“Yang penting bagi kami adalah tangani dengan cepat. Bantu masyarakat ini dengan cepat,” ujar Lasarus.

Ia bahkan menekankan bahwa pemerintah tidak perlu ragu meminta bantuan dari pihak mana pun jika situasi tidak sanggup ditangani sendiri.

“Kalau kita tidak mampu, enggak usah malu. Kita minta pertolongan dari pihak mana pun, karena masyarakat di lokasi bencana sangat membutuhkan kehadiran cepat negara,” tandasnya. (Pon)