Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi

MERAHPUTIH.COM - KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin tetap ketuk palu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2026 di tengah serbuan interupsi dari fraksi soal penolakan pengurangan subsidi pangan murah sebesar Rp 300 miliar. Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.

Pertama Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim. Ia mengkritik keputusan Pemerintah DKI terkait dengan pemangkasan anggaran subsidi pangan murah sebesar Rp 300 miliar yang dinilai berpotensi menambah beban masyarakat kecil. Kritik itu ia sampaikan saat melakukan interupsi dalam kegiatan rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang turut dihadiri Gubernur Pramono Anung Wibowo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (12/11).

"Saya yang pertama ingin menyampaikan keresahan dan kesedihan saya soal rencana pengurangan subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp 300 miliar. Itu harusnya jangan dilakukan," ucap Lukman.

Menurut dia, alasan pengurangan anggaran subsidi pangan tidak masuk akal, karena rendahnya minat penerima terhadap komoditas daging dan susu UHT. Hal itu, tegas Lukmanul, tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. "Katanya tidak diminati. Ternyata itu anak buah Gubernur berbohong," cetusnya.

Baca juga:

APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong

Interupsi berikutnya datang dari anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Francine. Ia mengungkap fraksinya keberatan atas pengurangan anggaran tersebut. Francine meminta pimpinan DPRD dan Pemprov DKI mempertimbangkan ulang penurunan anggaran subsidi pangan karena masih banyak warga kurang mampu yang belum masuk sebagai penerima subsidi.

"Kami dari Fraksi PSI juga sangat keberatan apabila subsidi pangan sebesar Rp 300 miliar itu dikurangi. Dalam rapat-rapat kerja kami di Komisi B, kami menemukan fakta bahwa pangan subsidi yang seharusnya merupakan hak dari seluruh penerima manfaat atau 100 persen penerima manfaat seharusnya menerima. Ternyata selama ini kemampuan anggaran kita hanya mengalokasikan sekitar 35 persen," ucap Francine.

"Akibatnya, bila ini dipotong lagi Rp 300 miliar, akan terjadi lagi penurunan para penerima manfaat bisa jadi kurang dari 35 persen tadi," sambungnya.

Selain itu, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Ali Lubis juga mengkritik pengurangan anggaran subsidi atau program pangan murah Rp 300 miliar. Ali bahkan meminta pengesahan RAPBD tahun anggaran 2026 ditunda. "Saat melihat dinamika paripurna hari ini dan ada beberapa fraksi yang mencoba mengkritik soal anggaran, khususnya tadi pengurangan Rp 300 miliar buat bantuan pangan, Pak Gubernur, saya pikir pengesahan raperda ini kalau bisa ditunda untuk beberapa hari mendatang. Agar diselesaikan di luar paripurna," tutur Ali.

Namun, setelah interupsi disampaikan, Ketua Khoirudin selaku pimpinan rapat paripurna tetap mengetok palu untuk mengesahkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Beberapa anggota DPRD yang sebelumnya menginterupsi rapat kembali protes. Mereka menyatakan tidak setuju atas pengesahan tersebut. Salah satunya ialah Ali Lubis.

"Pimpinan interupsi, dong. Kalau misalkan (ada) interupsi, bikin voting lah, kita (sebelum mengesahkan raperda APBD). Janga langsung asal ketok palu, dong," ungkap Ali.

Palu sudah diketok, Khoirudin tetap mengesahkan Rancangan APBD tahun anggaran 2026 yang menuai protes. Rancangan APBD itu telah disahkan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk ditindaklanjuti sebelum resmi disahkan menjadi peraturan daerah.

"Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah, itu akan diserahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan harapan kiranya Gubernur memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan DPRD," urai Khoirudin.

Rapat paripurna langsung dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.

Setelahnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta dari tiga fraksi walk out atau keluar dari ruang rapat paripurna sebelum pimpinan DPRD DKI mengakhiri rapat. Mereka ialah semua anggota Fraksi PSI, anggota Fraksi PAN Lukmanul Hakim, Ketua Fraksi Gerindra Setyoko, dan anggota Fraksi Gerindra Ali Lubis.(Asp)

Baca juga:

APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan