Hasto Tak Lagi Masuk Pengurus PDIP, Pengamat: Ada Pengaruh dari Amnesti Prabowo
Hasto Kristiyanto tak lagi masuk pengurus PDIP. Foto: MerahPutih.com/Ponco
MerahPutih.com - Nama Hasto Kristiyanto dipastikan tidak masuk dalam struktur pengurus DPP PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025–2030.
Padahal, Hasto sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP selama dua periode, yakni sejak 2015 hingga 2025.
Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam Kongres ke-6 PDIP yang digelar Sabtu (2/8). Untuk sementara waktu, posisi sekjen dirangkap oleh Megawati sendiri.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, absennya nama Hasto dalam jajaran pengurus DPP PDIP kali ini tidak terlepas dari dinamika politik nasional, khususnya pasca pemberian amnesti oleh Presiden RI, Prabowo Subianto kepada Hasto.
Baca juga:
Ungkit Kasus Hasto, Megawati KPK Sekarang Modelnya Kayak Gini, Sedihnya bukan Main
“Hasto diampuni, dan Megawati kemungkinan diminta agar tidak lagi melibatkan Hasto dalam struktur partai, agar pengaruh politiknya berkurang,” ujar Dedi kepada awak media di Jakarta, Minggu (3/8).
Dedi juga menyinggung soal peran Hasto dalam kasus hukum yang sempat menjeratnya. Menurutnya, alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) itu beberapa kali menyampaikan pernyataan yang bernada ancaman kepada mantan Presiden RI, Joko Widodo, dengan menyebut sejumlah skandal yang diketahuinya.
“Jika memang seperti itu, maka Prabowo berhasil memainkan strategi politik. Di satu sisi berhasil merebut hati Megawati, di sisi lain tetap bisa menjaga relasi dengan Jokowi,” jelas Dedi.
Baca juga:
Dedi menilai, penunjukan sekjen PDIP kali ini kemungkinan besar akan menggunakan pendekatan “asal bukan Hasto.”
Selain itu, PDIP dinilai tidak akan memilih figur yang dekat dengan Jokowi, karena berpotensi ditentang oleh Megawati. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai